Pembentukan Ombudsman RI Perwakilan Kab/Kota se-Tangerang Raya dan Propinsi Banten Mendesak

oleh -

Oleh : H. Hanafi Tanawijaya, SH.MH. *

EFISIENSI, efektifitas dan biaya yang terjangkau  dalam penyelenggaraan  pelayanan public oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan menjadi dambaan masyarakat yang berdomisili di Tangerang Raya yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Ada beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi perlunya dibentuk perwakilan Ombudsman RI  di tiga wilayah tersebut.

Pertama, signifikansi  luas wilayah pelayanan yang terbagi dalam beberapa kecamatan/kelurahan/desa dan jumlah penduduk yang dilayani :

  1. Kabupaten Tangerang dengan luas wilayah 1.001 km2, jumlah kecamatan 29, jumlah kelurahan 28, jumlah  desa  246 dan jumlah penduduk tahun 2018  sebesar 3.542,72  jiwa;
  2. Kota Tangerang dengan luas wilayah 153,9  km2, jumlah kecamatan 13, jumlah kelurahan 104, penduduk tahun 2017  sebesar 2.139,891  jiwa;
  3. Kota Tangerang Selatan dengan luas wilayah 147,19  km2, jumlah kecamatan 7, jumlah kelurahan 54, jumlah desa 5 dan jumlah  penduduk tahun 2019  sebesar 1.5932,812  jiwa;

Kedua, penyelenggaran pelayanan public di 3 wilayah tersebut instensitasnya sangat tinggi, hal ini disebabkan letak wilayahnya berbatasan  dengan ibukota negara RI dan sebagai salah satu jalur utama perdagangan dan  investas di Propinsi Banten dan DKI Jakarta;

BACA JUGA :

Swasembada Pangan dan Politik Agraria (Bag.1)

Menelisik Makna Integritas dalam Kepemimpinan

Upacara Seba Baduy : Sebuah Perjalanan Politik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan (Bagian 1)

Ketiga, hasil penilaian  SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan  LAKIP (Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang merupakan   salah satu indicator kinerja pelayanan public,   hingga tahun 2018 di 3 wilayah tersebut nilainya  cenderung stagnan, bahkan   rankingnya  masih di bawah Kota Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang;

Keempat,  jenis pelayanan public yang terdapat di 3 wilayah tersebut sangat kompleks baik   yang berada   pusat pemerintahan, wilayah kecamatan maupun wilayah keluraha/desa sehingga tidak cukup bila hanya diawasi oleh  Ombudsmant RI Perwakilan Propinsi Banten saja yang notabene jumlah SDM nya sangat terbatas. Oleh karena itu keberadaan Ombudsman RI Perwakilan Tangerang Raya dapat membantu dan mendukung perwakilan Ombudsman Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di 3 wilayah tersebut;

Kelima, seiring dengan perkembangan ITE dan ketersediaan anggaran kegiatan pembangunan  yang cukup signifikan di 3 wilayah tersebut maka dituntut untuk mengembangkan inovasi pelayanan public secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga diharapkan penyelenggaraan pelayanan public  dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif;

Keenam, keberadaan  Ombudsman RI  Perwakilan  Tangerang Raya diharapkan dapat merespon dengan cepat dan tepat semua pengaduan masyarakat yang tersebar di 3 wilayah tersebut    terkait dengan kinerja penyelenggaraan pelayanan public yang tidak maksimal sehingga merugikan masyarakat ik materiil maupu non materiil.

Ketujuh, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik    Indonesia, menyebutkan bahwa  :  “Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi dan/ataukabupaten/ kota”.

Kedelapan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia,  menyebutkan bahwa : “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Ombudsman dapat membentuk perwakilan Ombudsman di provinsi atau kabupaten/kota”.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut hemat  kami bahwa di Tangerang Raya  yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan,  Provinsi Banten  memenuhi persyaratan dan layak dibentuk perwakilan  Ombudsman RI  dengan harapkan dapat mendorong penyelenggara pelayanan public yang ada di 3 wilayah tersebut mampu  meningkatkan kinerjanya.

*Penulis adalah Dosen STIH Gunung Jati Tangerang dan Advokat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *