Pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10: Demi Pasokan Listrik, Nelayan Harus Berlayar Sampai Jauh

oleh -
Kepulan asap yang keluar dari cerobong PLTU Suralaya.

Liputan : Muhammad Iqbal

Editor : Endang JP

 

REDAKSI24.COM– Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10 di wilayah Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang tengah berlangsung telah menimbulkan dampak lingkungan serius, terutama kerusakan biota laut sebagai rumah ikan sumber mata pencaharian kaum nelayan sekitar.

Kerusakan lingkungan laut itu bukan saja diakibatkan limbah air yang dikeluarkan oleh PLTU yang ada di wilayah tersebut saja. Tetapi, kapal-kapal besar yang hilir mudik mengangkut batu bara juga menjadi penyebabnya. 

Parahnya, selain PLTU, di wilayah Cilegon juga berdiri perusahaan-perusahaan raksasa termasuk industri kimia, sehingga aroma pekat cairan kimia sangat terasa di pesisir pantai Salira yang dulunya merupakan tempat wisata. Dan, pasir yang berada di sekeliling PLTU Suralaya, juga beberapa PLTU milik swasta lainnya berubah menjadi hitam. 

Diketahui, puluhan tahun lalu tepatnya pada 1984 di wilayah pesisir Banten itu dibangun PLTU Suralaya 1-7 yang memiliki kapasitas hingga 1×625 MW. Pembangkit listrik ini terbilang tidak ramah lingkungan, pasalnya selain mengeluarkan kebisingan, pencemaran laut, juga kepulan asap pekat yang membumbung di udara. 

Menurut sumber Redaksi24.com, limbah yang dihasilkan oleh PLTU ini kebanyakan dari bahan baku batu bara. Setidaknya ada 2 limbah yang dihasilkan. 

“Limbah batubara ada 2, Fly Ash (kering) Bottom Ash (basah). Untuk yang kering biasanya dibuang melalui udara, dan yang basah melalui penyulingan dan dibuang langsung ke laut, itupun prosesnya tidak mudah,” ungkap salah seorang pekerja di PLTU Suralaya yang enggan disebut namanya.

Kata dia, untuk limbah padat sendiri dibuang ke tempat khusus yakni TPS Cinapol yang berada di atas perbukitan, dan akses masuk menuju lokasi tersebut selalu ditutup dengan portal dan dijaga. 

Meskipun dianggap aman, lanjutnya, limbah air pendingin atau limbah FABA juga dapat membuat pesisir pantai menjadi hitam. Menurutnya, dampak yang sama akan dihasilkan jika PLTU Suralaya 9 dan 10 nantinya dibangun. 

“Dampak lingkungan pembangkit teknologi USC Suralaya 9-10 Emisi gas buang (NOx, SOx, CO, merkuri), Kebisingan mesin dan kualitas air limbah ke laut,” ujarnya. 

Nelayan Menangkap Ikan Semakin Jauh

Rusaknya ekosistem dan sumberdaya laut yang mengalami degradasi akibat polusi batu bara dan limbah industri rasaksa kimia di wilayah tersebut, telah menghancurkan produksi tangkap nelayan sekitar lantaran berpengaruh pada lambannya pertumbuhan kehidupan ikan di sana.

Berdasarkan data BPS wilayah Cilegon, pada 2015 sektor Pertanian dan Perikanan masih dapat tumbuh 6,63 persen. Namun pada tahun berikutnya sektor ini selalu mengalami penurunan. 

Pada tahun 2016 turun jadi 5,09 persen, 2017 merosot keangka 1,52 persen, lalu 2018 hanya 0,07 persen, dan parahnya pada tahun 2019 sektor ini terpuruk hingga -2,26 persen. 

Angka tersebut tentunya terjadi akibat faktor lingkungan yang kian memburuk, dan nelayan terpaksa harus berlayar sampai jauh. Waktu tempuh menjadi lebih lama untuk mendapatkan ikan, dengan tambahan beban produksi yang besar seperti bahan bakar, dan alat pendingin ikan, atau setidaknya harus berbekal bongkahan es untuk menjaga ikan hasil tangkapan tetap segar sampai di darat.

Mery (38) asal Lampung yang sudah lama menjadi nelayan di daerah Salira, Cilegon, nekat melaut ratusan mil hingga ke Selat Palembang Sumatera Selatan menggunakan kapal kecil untuk mencari ikan dengan risiko tidak kecil.

Kata dia, gerombolan ikan semakin sulit ditemukan di area dekat pantai yang sekarang semakin banyak mega proyek, dan berbagai industri besar berdiri mengepung pesisir.

“Kami gak jauh, cuma cari di sini-sini aja (sebelum ada PLTU). Sekarang baru jauh carinya kami,” ungkapnya. 

Jika cuaca memburuk, lanjutnya, tidak sedikit nelayan pulang tanpa hasil tangkapan. Terlebih jarak tempuh melaut saat ini berbeda dengan sebelumnya, yang bisa ditempuh dengan waktu 45 menit saja. Namun sekarang sekurangnya butuh waktu hampir tiga jam untuk mencapai tempat yang ada ikannya. 

“Semenjak ada pembangunan kalau gak jauh, gak dapat ikan. Minimal kita ke Selat Palembang. Dari sini ke sana sekitar 3 jam. Ya orang kalau belum pernah ikut mungkin gak percaya kita sampai situ. Kadang kita sampai Pengeboran. Kalau Merak-Bakauheni mah dekat. Bensinnya saja sekali lewat 15 liter habis. Kalau dulu kan masih bisa cari di pinggiran pantai, kalau cuaca sedang jelek seperti  ini,” ujarnya. 

Mery amengaku semenjak banyaknya proyek besar di wilayah itu penghasilan para nelayan merosot tajam. Dulu, kata Mery, hasil tangkapan ikan cukup lumayan, dan bisa mengantongi uang hingga jutaan rupiah sekali melaut. 

Di tempat Mery menyandarkan kapalnya, terlihat jelas kapal pengangkut batu bara menyandar tidak jauh dari bibir pantai. Hembusan angin yang cukup kencang sesekali menggoyangkan tongkang bersama dengan Tugboat atau penarik tongkang.

“Kalau lagi bagus bisa bawa pulang 70 Kg ikan campur. Paling sedikit bawa 30 Kg, hasilnya dijual seorang hanya dapat 100 ribu. Kalau diatas 50 Kg bisa dapat 250 ribu. Jika cari di sini (dekat PLTU) paling banyak dapat lima kilo, rugi bensin,” ungkapnya. 

Senasib, Yono (59) nelayan dari Kampung Medaksa, tidak bisa lagi mencari ikan di perairan sekitar. Terpaksa mengikuti jejak koleganya Mery yang melaut sampai Palembang dengan risiko harus mengeluarkan biaya tambahan cukup besar.

Sebut dia, sejak marak proyek besar di pesisir tersebut ikan menjadi langka, lantaran sarangnya berupa terumbu karang hancur terkena tumpahan limbah dan tergerus kapal-kapal besar pengangkut batu bara.

“Saya sudah puluhan tahun jadi nelayan di sini. Boro-boro dapat bantuan kapal, di saat korona seperti sekarang saja, saya enggak pernah dapat sembako. Ada memang bantuan kapal yang diberikan, tetapi itu salah sasaran dan tidak dipergunakan, bahkan dijual,” ucapnya.

Lanjut dia, saat malam di tepian pantai Salira yang tidak begitu jauh dengan peisir Suralaya, banyak nelayan jaring (jala) yang berada di pinggir pantai untuk mencari ikan. Namun, upaya mereka tinggalah upaya, air yang sudah tidak sejernih dahulu tidak membawa ikan ke tepian. 

Sementara, Sekretaris DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Abiandini mengatakan, saat ini nasib nelayan itu semakin sulit ditengah pesatnya pembangunan industri termasuk pembangunan PLTU 9 dan 10 yang tengah dijalankan. 

“Di Cilegon ini hanya ada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, untuk perikanan tidak ada, justru tidak ada angaran sama sekali. Tidak ada sama sekali perhatian untuk nelayan,” jelasnya. 

Abi menyebut, di tempat yang dulunya kaya akan hasil laut yang melimpah kini hanya tinggal kenangan, dan di Kota Cilegon pemerintah sudah tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) resmi. 

“Kalau TPI kan yang difasilitasi oleh pemerintah. Ada TPI tapi yang dibangun oleh mandiri,” ungkapnya. 

Di wilayah Cilegon dan Kabupaten Serang, tepatnya di Kampung Medaksa dan Kampung Nelayan Salira pengepul ikan dari para nelayan hanya dapat menjual ikan mereka kepada para pelanggan. 

Bahkan saat pagi hari, pemilik pelelangan ikan mandiri di Kampung Nelayan Salira harus kembali membawa hasil tangkapan nelayan ke Pasar Tradisional agar dapat terjual. 

Penggiat lingkungan dari LSM Pena Masyarakat, Mad Haer Effendi menyatakan sudah berulang kali mengadakan aksi untuk menolak adanya pembangunan kembali PLTU. Lantaran dianggap banyak dampak dapat merugikan masyarakat termasuk nelayan.

“Kenapa mesti terburu-buru membangun ini. Apalagi proses AMDAL masih digugat dan terkesan ditutupi,” tegasnya. 

Dia menambahkan, tanpa pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 saja, Provinsi Banten sudah dalam darurat limbah industri. Keadaan ini akan semakin parah apabila rencana pembangunan tersebut tetap dijalankan. 

“Lagi-lagi, masyarakatlah yang akan terdampak. Yang lebih menghawatirkan, dampak buruk pembangunan PLTU yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Di darat, rusaknya lahan-lahan perkebunan. Di laut, pencemaran laut akibat pembuangan limbah batubara, pendangkalan muara, dan menyempitnya wilayah tangkap ikan. Di udara, pencemaran yang mengakibatkan masyarakat terkena ispa,” tukasnya. 

Pembangunan PLTU 9 dan 10 Untuk Pasokan Listrik Nasional 

Corporate Secretari Indonesia Power, Igan Subawa Putra menjelaskan, tujuan PLTU Jawa 9 dan 10 dibangun sesuai dengan program pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memenuhi pasokan listrik nasional. 

Selain itu, menurut Igan, pembangunan yang dilakukan juga bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada saat ini.

“Manfaat langsung proyek ini bagi masyarakat sekitar adalah mengurangi pengangguran dan peningkatan ekonomi warga melalui pemberdayaan masyarakat. Secara tidak langsung, pemerintah pusat diharapkan akan memberikan perhatian khusus kepada warga Banten karena adanya aliran investasi ke Banten di masa pandemi ini,” terang Igan, dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi24.Com, Kamis (3/12/2020). 

Dijelaskan Igan, terkait pengelolaan limbah sudah sesuai prosedur. PT Indonesia Power sudah mengikuti aturan yang berlaku dalam pengelolaan limbah. 

“Limbah produksi dikelola sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah yakni KLHK dan Pemerintah Daerah,” ujarnya. 

Kata dia, PLTU ini juga menghasilkan limbah abu setelah beroperasi. Selanjutnya limbah abu tersebut  nantinya akan mendapat penanganan khusus agar lebih ramah lingkungan. PLTU Jawa 9-10 mengendalikan dampak udara lingkungan dengan memasang peralatan-peralatan terkini berstandar Internasional.

Peralatan tersebut, sebut Igan, yakni Low NOx Burner dan Selective Catalytic Reduction (SCR) untuk pengendalian NOx, Electrostatic Precipitator (EP) untuk pengendalian partikel dan Flue Gas Desulfurization (FGD) Plant untuk pengendalian Sox. 

Selanjutnya, terkait penggunaan batu bara, Igan menyebut setelah beroperasi, pengiriman batu bara nantinya akan dilakukan oleh PLN dengan mekanisme melalui transportasi laut yakni menggunakan kapal. 

“Pengiriman batu bara oleh PLN nantinya akan menggunakan kapal yang tertutup dan pembongkaran menggunakan peralatan continous unloader (pembongkaran terus menerus) untuk meminimalkan dampak lingkungan. Pengawasan dilakukan oleh internal dengan adanya Standar Operating Procedure, serta eksternal oleh Independent Surveyor dan institusi pemerintah seperti Polair dan sebagainya,” jelasnya. 

Sementara untuk kesejahteraan nelayan pihaknya juga  telah bekerja keras semaksimal mungkin. Hal itu dilakukan agar para nelayan sekitar masih dapat mengais rezeki dengan melaut. 

Menurut Igan, Perusahaan bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitar dengan menerapkan kebijakan untuk meminimalisir dampak lingkungan, dengan mengendalikan emisi agar lebih baik dari yang ditetapkan pemerintah dan pembangkit sejenis di Indonesia, serta dengan memberdayakan. Keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya nelayan, sudah dibuktikan dengan dibangunnya pelabuhan khusus nelayan di sekitar lokasi PLTU Jawa 9-10. 

“Hal ini membuat nelayan lebih mudah menjalankan kegiatan menangkap ikan, dan mendistribusikan hasil tangkapannya. Kami berkoordinasi langsung dengan PLN dalam hal ini,” ujarnya. 

Nasib kaum nelayan memang dipertaruhkan di wilayah itu, pembangunan mega proyek PLTU Jawa 9 dan 10, juga industri besar lainnya di pesisir pantai telah menimbulkan ketidakseimbangan sosial lantaran kehidupan nelayan cepat atau lambat tersingkirkan, bahkan hilang. Seiring hilangnya gerombolan ikan akibat lingkungan laut yang tidak ramah lagi. Dan nelayan harus berlayar sampai jauh.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.