Pembangunan Perumahan Cluster Mutiara Kencana di Cipondoh Dalam Pengawasan Trantib

oleh -
Meski belum kantongi Amdal, pihak Perumahan Cluster Mutiara Kencana di Poris Palwad Indah sudah lakukan pengurukan hingga 90 persen lebih.

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM– Proses pembangunan atau pengurukan Perumahan Cluster Mutiara Kencana  di  RT 01,02,03,04 dan 05, RW 04 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten dihentikan, karena tidak mengantongi izin sama sekali, baik analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) maupun lainnya.

“Kami sudah memanggil pihak pengembang perumahan tersebut (Mu’min) untuk menghentikan pengurukan itu,” kata Camat Cipondoh, Kota Tangerang, Rizal Ridholloh, akhir minggu kemarin.

Penghentian pengurukan lahan seluas kurang lebih 2 hektar tersebut, karena pembangunan perumahan tidak memiliki izin dasar berupa Amdal. “Amdal itu untuk mengetahui dimanakah letak pembuangan air dan lainnya. Ya kalau itu saja belum jelas, bagaimana kita mau mengizinkan pembangunan perumahan itu, “tandas Rizal.

Untuk mengantisipasi terjadinya “kucing-kucingan”  pengurukan dari pihak pengembang seperti yang terjadi selama ini, lanjut dia, pihaknya juga sudah meminta kepada petugas Trantib Kecamatan Cipondoh agar melakukan pengawasan ketat.

BACA JUGA: Tak Ber- IMB, Pembangunan Perumahan Cluster Mutiara Kencana Poris Plawad Terancam di Stop

Selain itu, tambah dia, peran serta masyarakat juga diharapkan, dengan cara melaporkan kepada petugas trantib apabila masih ada aktivitas pengurukan di lahan tersebut. “Kami harap warga tidak segan-segan melaporkan ke petugas, apabila pihak perumahan itu masih melanjutkan pengurukannya,” kata Rizal.

BACA JUGA: DPRD Minta Pemkot Tangerang Segel Pembangunan Perumahan Cluster Mutiara Kencana

Senada pula dengan Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perizinan Pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, Nana Cisyana. Ia mengatakan setiap pembangunan harus didasari dengan mengantongi izin Amdal. Bila tidak, kata dia, tentu pembangunan itu tidak bisa dilanjutkan.

“Amdal itu merupakan izin dasar untuk pembangunan, ya kalau izin dasarnya saja belum ada, harus dihentikan,” tegas dia.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, rasa kekuatiran masyarakat yang tinggal di sekitar pembangunan perumahan tersebut akan terjadi banjir, terbukti. Genangan air setinggi 30 cm lebih menggenangi jalan di pemukiman mereka pada saat hujan turun beberapa hari ini. ” Ini hujan baru sesaat, gimana kalau hujannya berjam-jam,” kata Beni warga setempat.

Sebelum ada perumahan, kata dia, bila hujan turun satu jam lebih, air menggenang di jalanan. Bagaimana nantinya bila perumahan itu sudah berdiri. “Lokasi perumahan ini dulunya lahan resapan air, dan bila hujan turun masih  banjir. Bagaimana jika lahan itu dibangun dengan ketinggian satu meter lebih di atas pemukiman warga, pasti banjir akan semakin tinggi,” kata dia. (Aan)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.