Pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir Banten Diprediksi Bakal Alot

  • Whatsapp
raperda zona pesisir banten
Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Juhaeni M Rois.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pansus RZWP3K DPRD Banten kini sedang maraton, berkejaran dengan deadline waktu yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengesahkan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) sampai awal tahun 2021.

Skema penjadwalan pembahasan di internal Pansus sudah bersama telah diatur Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Banten. Berdasarkan jadwal Bamus yang diterima, awalnya pengesahan Raperda itu akan diparipurnakan pada tanggal 4 Agustus 2020, bersamaan dengan paripurna persetujuan Raperda APBD perubahan 2020.

Bacaan Lainnya

Namun kemudian dilakukan perubahan penjadwalan untuk paripurna pengesahan Raperda RZWP3K menunggu draf pembahasan selesai terlebih dahulu, baru kemudian akan dijadwalkan kembali.

Sekretaris Pansus RZWP3K, Nur Kholis saat dihubungi mengatakan, pembahasan Raperda ini tidak bisa dibatasi waktu, apalagi awal bulan Agustus harus diparipurnakan. Menurutnya, Pansus sekarang masih menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder untuk merumuskan Raperda ini agar tidak menjadi konflik di kemudian hari, karena esensi dari Raperda ini untuk kemaslahatan bersama.

“Tidak. Tidak mungkin bisa awal Agustus diparipurnakan, karena pembahasannya masih panjang,” ujarnya.

BACA JUGA: PT Wilmar Absen Dalam Rapat Bersama Pansus Raperda Zonasi Pesisir Banten

Politisi PKB itu melanjutkan, di bulan Agustus ini, setelah semua masukan diterima secara tertulis, pihaknya akan melakukan studi banding terlebih dahulu sebagai bahan perbandingan untuk memasukkan poin apa saja nanti yang bisa dimasukkan ke dalam draf Raperda selain masukkan dari masyarakat.

“Kemarin kami sudah melakukan studi banding ke Lampung, bulan Agustus nanti ke Jawa Barat. Setelah itu nanti ada proses kajian akademis,” ujarnya.

Meskipun demikian, Nurkholis memastikan pembahasan Raperda ini akan selesai sebelum deadline yang diberikan oleh KKP awal tahun 2021.  “Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini sudah selesai. Karena para pengusaha yang berkepentingan juga menunggu kepastian hukum yang memayunginya,” jelasnya.

Terpisah. Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Juhaeni M Rois menilai pembahasan Raperda ini akan menjadi alot karena banyak kepentingan pengusaha, pemerintah serta kepentingan masyarakat Banten. Semua kepentingan itu harus diakomodir dalam Raperda ini, jangan sampai hanya mengakomodasi sebagian saja.

BACA JUGA: Nelayan Banten Keukeuh Tolak Raperda Zonasi Wilayah Pesisir

“Ini yang harus menjadi perhatian Pansus RZWP3K, yang kebetulan ketuanya dari fraksi kami. Pansus harus benar-benar serius dan tetap berjalan dalam koridornya, meskipun ada tekanan dari sana dan sini. Selama berjalan sesuai koridor, mudah-mudahan tidak akan ada jeratan hukum yang menanti,” ujarnya.

Sebagai anggota komisi IV DPRD Banten, dirinya melihat Raperda ini sangat panjang sekali pembahasannya, karena dari dewan periode yang lalu sampai sekarang belum juga selesai dibahas.

Artinya memang, tambahnya, ada hal krusial yang melatarbelakangi lambatnya proses pembahasan ini. “Tapi mudah-mudahan sebelum tahun ini berakhir Raperda ini sudah bisa disahkan,” harapnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.