Pembahasan APBD Perubahan 2020 Banten Deadlock

  • Whatsapp
APBD perubahan banten 2020
Ilustrasu - Nota Keuangan Perubahan Banten tahun 2020.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM –  Pembahasan Rancangan Peraturan (Raperda) Perubahan APBD Banten tahun anggaran 2020 berjalan alot. Pembahasan Raperda tersebut baru pada tahapan proses ekspose yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten Al Muktabar, pada Kamis lalu (30/7/2020). Namun karena alot, akhirnya pembahasan tersebut tidak menuai hasil karena deadlock.

Ketua TAPD yang juga Sekda Banten bersama Kepala Bappeda Provinsi Banten, Muhtarom, dan kawan-kawan saat ekspose di hadapan Banggar DPRD menyampaikan beberapa hal penting secara mendadak terkait perubahan postur anggaran di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak sesuai dengan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafom Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2020 yang sudah dibahas dan disepakati bersama sebelumnya.

Bacaan Lainnya

Perubahan tersebut meliputi pengurangan sejumlah pengalokasian anggaran di hampir seluruh OPD yang dilakukan secara sepihak oleh TAPD dengan kisaran Rp1 miliar sampai puluhan miliar. Namun, disisi lain anggaran untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten ditambah dengan tidak melakukan kordinasi terlebih dahulu dengan DPRD Banten.

Data yang diterima Redaksi24.com, dalam draft KUA PPAS Perubahan APBD 2020 sebelum dilakukan ekspose, dari 42 OPD diantaranya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) sebesar Rp913,471 miliar, Dinkes Rp535,972 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp118,349 miliar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Rp178,027 miliar, Dinas Sosial Rp18,924 miliar.

BACA JUGA: Pemprov Banten Dinilai Gantung Nasib 31 Penyuluh Pertanian

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Rp29,504 miliar, Dinas Perhubungan (Dishub) Rp32,003 miliar, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp23, 497 miliar, Sekretariat Dewan (Setwan) Rp293, 657 miliar dan Bapenda Rp134, 372 miliar.

Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim dihubungi melalui telpon genggamnya, Selasa (4/8/2020) membenarkan adanya penundaan sementara pembahasan perubahan APBD 2020 lantaran adanya pengurangan anggaran di hampir semua OPD.

“Nanti akan ada konsolidasi dengan komisi-komisi. Tapi yang jelas saat ekspose itu membahas tentang postur angaran. Kemudian masalah pendapatan yang berkurang Rp2 triliun, penguatan belanja modal di Covid-19, penguatan penyelamatan Bank Banten sebesar Rp1,551 triliun,” katanya.

Namun dikatakan Fahmi pada ekspose tersebut, baik TAPD dan Banggar sepakat melakukan proses pembangunan infrastruktur dan penguatan wilayah lingkungan kumuh yang diprioritaskan.

“Pembangunan, penguatan dengan melakukan padat karya, contohnya infrastruktur-infrastruktur yang melibatkan warga sekitar. Ini kan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi sekarang Covid-19,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Banten lainnya, Budi Prajogo mengaku ekspose yang dilakukan antara TAPD dan Banggar akan ditindaklanjuti dengan sejumlah OPD seperti PUPR, Bank Banten, Disperkim dan  Dinkes.

Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Banten, Yoyon Sujana mengungkapkan, perubahan anggaran masing-masing OPD dari KUA PPAS Perubahan APBD 2020 dikarenakan pendapatan berkurang.

“Untuk totalitas dimitra kerja Komisi II saja pengurangan anggarannya Rp5 miliar. Dan harapan saya kalau ada pengurangan, programnya tidak dihapus, tapi dikurangi volumenya. Karena kalau dihapus, akan ada terus disampaikan oleh masyarakat pada saat berkunjung ke warga maupun kegitan reses,” ujar Yoyon yang juga Wakil Ketua Komisi II ini.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi mengungkapkan, ekspose antara TAPD dan Banggar yang deadlock dikarenakan adanya pengurangan semua anggaran di semua OPD dengan alasan tidak ada uangnya.

“Sebelumnya ada pengurangan 50 persen. Dan ekspose kemarin dikurangi lagi. Makanya rapat diskors tidak dilanjutkan. Dan akan ada rapat besok (hari ini, red) dengan TAPD di pendopo gubernur lama,” ujarnya.

Ketua TAPD yang juga Sekda Banten, Al Muktabar dihubungi melalui telpon genggamnya tidak merespon. Begitupun dengan Kepala Bappeda Banten, Muhtarom, tidak menjawab panggilan telpon. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.