Pembagian Bansos Covid-19 di Provinsi Banten Amburadul

  • Whatsapp
Ombudsman Banten bayak menerima laporan Bansos JPS Covid-19 yang tidak tepat sasaran.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pembagian Bantuan Sosial (Bansos) Jaminan Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Provinsi Banten amburadul alias berantakan.

Hal itu terlihat dari banyaknya aduan Bansos yang masuk ke Ombudsman RI perwakilan Provinsi Banten. Bahkan Ombudsman Banten berada diurutan ketiga dengan Provinsi terbanyak mendapat aduan Bansos JPS Covid-19.

Bacaan Lainnya

Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan akhir pekan lalu mengatakan, terkait ini secara nasional Ombudsman sudah menerima 407 aduan. 38 aduan diantaranya berasal dari Provinsi Banten, dengan rincian 25 aduan dari Tangerang Raya, yaitu Kota Tangerang Selatan 10 aduan, Kota Tangerang 8 aduan, dan Kabupaten Tangerang 7 aduan.

Sedangan aduan lainnya berasal dari Kabupaten Serang (5 Laporan), Kota Serang (2 Laporan), Kabupaten Pandeglang (2 laporan), dan Kabupaten Lebak (1 Laporan). Sementara 6 Laporan berupa pengaduan terkait instansi pusat dan instansi lainnya (BUMN).

“Secara umum masyarakat memandang bahwa prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan tidak jelas. Banyak masyarakat terdampak tidak menerima bantuan. Penerima bansos dipandang tidak tepat karena ada yang lebih membutuhkan, tapi tidak mendapat bantuan. Pungli juga masih banyak terjadi di lapangan,” katanya.

Dedy menganggap, baik pendataan maupun penyaluran Bansos di Provinsi Banten amburadul dan dimana-mana terjadi karut marut. Sementara itu di tingkat Pemda sendiri hingga kini masih mencari formula untuk menyampaikan informasi terkait Bansos dengan baik dan lengkap.

“Untuk itu, kami mendorong agar seluruh pihak, pusat, daerah, hingga desa dan aparat RT/RW bersinergi dan segera disusun ketentuan yang mengintegrasikan pendataan sekaligus menjadi pedoman bagi pelaksanaan penyaluran di lapangan, sehingga bisa langsung di eksekusi,” harapnya.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Narahubung Posko Daring Covid-19 Provinsi Banten, Zainal Muttaqin mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat ini kepada Pemda setempat agar segera dilakukan perbaikan. Untuk itu, supaya setiap laporan bisa ditindaklanjuti, pelapor hendaknya memberikan data dan kronologis yang lengkap terhadap kondisi yang ditemui di lapangan.

“Beberapa kasus yang datanya lengkap Alhamdulillah sudah kami lakukan tindakan untuk perbaikan,” ujarnya. (Luthfi/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.