Pelepasan Saham Tol Cibitung-Cilincing Oleh PT WTR Dinilai Janggal

oleh -
Tol Cibitung-Cilincing- (ist)

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM– Pelepasan saham PT. Waskita Toll Road (WTR) atas PT. Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTPPT) yang mengembangkan Tol Cibitung-Cilincing sepanjang 34 kilometer dinilai janggal oleh sejumlah kalangan. 

Pasalnya total biaya pengembangan tol tersebut mencapai Rp10,8 triliun. Namun WTR hanya menjual sahamnya senilai Rp2,44 triliun. Hal ini pun mendapat perhatian dari Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan. Ia menduga adanya agenda setting dibalik pelepasan saham tersebut, sehingga KPK dan Kejaksaan harus turun tangan untuk memantau prosesnya.

“Logikanya ruas tol itu sudah menjadi aset yang seharusnya terkonversi dalam nilai saham masing-masing pihak. Karena itu saya kira perhitungan yang di open ke publik ini agak rancu, sehingga perlu ditelusurai oleh KPK, BPK, dan Kejaksaan ” ungkap pengamat yang akrab disapa Kang Tamil kepada Redaksi24.com, Selasa (12/10/2021). 

Kang Tamil juga mempertanyakan kejelasan porsi  dana kreditur yang mencapai 70%. Sebab menurutnya, dalam bisnis kerap ditemui permainan kotor para pemegang saham yang menggunakan entitas lain sebagai penyuntik modal kredit untuk mendapatkan bunga pinjaman, padahal entitas kreditur itu juga adalah miliknya. 

BACA JUGA: Warga Gusuran Jalan Tol JORR II Cengkareng-Batuceper Minta Keadilan Dari Pemerintah 

“Saya kira perlu dijelaskan ke publik terkait 70% dana kreditur ini. Itu dana siapa? dan proses penjaminannya bagaimana? Jangan-jangan kreditur itu adalah si pemegang saham juga yang menggunakan entitas lain. Karena sebenarnya 70% aset tol itu milik kreditur CTPPT hanya 30%,” jelasnya. 

Lebih lanjut Kang Tamil meminta agar BPK memeriksa kajian perencanaan proyek pengembangan tol tersebut, karena sangat tidak masuk akal anggaran awal Rp 4,2 triliun kemudian menjadi Rp 10,8 triliun. 

“Anggaran membengkak hampir 150% karena design yang berubah, ini tidak masuk logika bisnis. Jadi memang banyak sekali kejanggalan dalam proses ini, sehingga sekali lagi perlu pemeriksaan melekat dari KPK, BPK, dan Kejaksaan,” tutupnya. (Chandra/Aan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.