Pelayanan Publik Pemkot Serang Masih Zona Kuning

  • Whatsapp
pelayanan publik
Wali Kota Serang, Syafrudin menerima dokumen penilaian pelayanan publik dari Ombudsman Perwakilan Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menilai pelayanan publik di Kota Serang masih berada pada zona kuning. Artinya, tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik ada pada peringkat sedang.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan mengatakan, penilaian tersebut berdasarkan survei kepatuhan yang dilakukan Ombudsman bersama Wali Kota Serang dan OPD sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Bacaan Lainnya

“Yang kami serahkan itu hasil penilaian tahun lalu, survei 2019. Ini kota terakhir yang kami serahkan di Provinsi Banten. Untuk Kota Serang masih masuk dalam zona kuning dengan tingkat kepatuhan sedang,” katanya kepada wartawan di Kota Serang, Senin (24/2/2020).

Dedy mengatakan, pada tahun 2020 pihaknya juga akan melakukan penilaian kembali. Untuk tahun ini dia berharap Pemkot Serang masuki zona hijau dalam bidang pelayanan publik.

“Jadi kami membagi ada 3 zona, yaitu dengan skor 0-50 itu zona merah tingkat kepatuhan rendah atau buruk, lalu 51-80 itu masuk zona kuning tingkat kepatuhan sedang, dan 81-100 itu zona hijau,” imbuhnya.

Dedy menjelaskan, untuk kabupaten/kota yang mendapatkan zona hijau diantaranya Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang. Sedangkan yang mendapatkan zona kuning Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang dengan nilai 78,35.

“Tapi di tahun 2020 itu akan dilakukan penilaian kembali, sehingga standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kemudian juga mungkin bisa ditambah dengan survei tentang indeks persepsi,” jelasnya.

BACA JUGA:

. Pemerintah Pusat Turun Tangan Atasi Dolbon di Kota Serang Banten

. IPM Urutan Empat, Wali Kota Serang Diminta Introspeksi

. Wali Kota Serang Minta Warga Tidak Mempersulit Petugas Sensus

Sementara, Wali Kota Serang Syafrudin mengakui Kota Serang berada di zona kuning serta membenarkan beberapa OPD yang dalam pelayanan publik masih kurang maksimal.

“Yang menjadi kekurangan di Kota Serang pertama adalah dari sisi pelayanan Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) kemudian Kesbangpol, yang ketiga Dinas Pertanian, dan keempat Disdukcapil,” ungkapnya.

Syafrudin mengaku akan berupaya agar Kota Serang memiliki penilaian diangka 80 atau berada di zona hijau. “Pelayanan terpadu atau penanaman modal itu nilainya sudah diatas 86 ada juga yang 92. Jadi nilai rata-rata baru berkisar 78,35, jadi masih di kuning,” tandasnya.(Adi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.