‘Pelanggaran Karya Jurnalistik Bukan Kejahatan’

  • Whatsapp
Webinar LPDS

MAKASAR, REDAKSI24.COM– Praktisi hukum, Hendrayana, menilai pelanggaran karya jurnalistik bukanlah kejahatan, melainkan merupakan pelanggaran etik.

Hendrayana yang juga Mantan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers ini menyatakan hal itu pada workshop Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) bertema “Jurnalisme di Era Kenormalan Baru” yang digelar secara virtual, Rabu.

Bacaan Lainnya

Menurut mantan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers ini, pelanggaran karya jurnalistik yang dikenal dengan istilah delik pers itu merupakan tindakan pidana yang berhubungan dengan pers. Dijelaskan, dalam KUHP pasal-pasal yang berkaitan dengan delik pers terdapat 32 pasal.

Namun, lanjut dia, delik pers sebenarnya bukan terminologi hukum, tetapi dalam praktik muncul karena diperkenalkan oleh Pasal 61 dan 62 KUHP tentang ancaman kejahatan percetakan. Pasal ini kemudian menjadi pintu masuk munculnya delik pers.

“Suatu tindakan bisa jadi tindak pidana pers jika memenuhi tiga unsur,” kata mantan tenaga ahli hukum di Komisi Penyiaran Indonesia itu pula.

Ketiga unsur dimaksud yakni, harus dilakukan dengan barang cetakan, harus merupakan pernyataan pikiran atau perasaan (sengaja dan bukan dipaksa), dan harus ternyata bahwa publikasi itu merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan kejahatan.

Hendrayana pun mengutarakan serangkaian langkah yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis yang terkena jeratan hukum. Di antaranya,  memberitahukan pimpinan redaksi di tempat kerja, membuat kronologis permasalahan, mengumpulkan bahan-bahan berita dan bukti rekaman, data-data sumber berita, dan menyiapkan saksi-saksi meringankan.

Sebaliknya jika jurnalis dipanggil sebagai saksi/tersangka, dia menyarankan agar yang bersangkutan harus jeli memeriksa surat panggilan, memberitahukan ke atasan, menyiapkan semua dokumen berita yang dipermasalahkan, gunakan hak tolak jika polisi meminta menyebutkan nara sumber dan meminta kepada penyidik untuk meminta keterangan Dewan Pers untuk menilai berita yang dipersoalkan.

Dalam workshop ini, turut pula menjadi pemateri pakar etika pers dan hukum pers Wina Armada Sukardi SH MH yang membahas makalah berjudul Menakar Kembali KEJ. Webinar selama 2 jam itu diikuti sekitar 50 peserta yang merupakan wartawan yang tersebar di seluruh Indonesia.(Suriani/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.