Pasar Babakan Diambil Alih, Pengelola Pasar Minta Kemenkumham Hargai Hukum

oleh -
Kemenkumham pasang sepanduk pengambilalhihan pengelolaan Pasar Babakan, Kota Tangerang dari PT Pancakarya Griyatama, Rabu (23/6/2021).

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM– Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengambil alih pengelolaan Pasar Babakan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang, Banten, Rabu (23 /6/2021).

Pengambilalihan yang dilakukan dengan cara  pemasangan  spanduk dan stiker yang  bertuliskan , “Pemberitahuan. Pengelolaan Pasar Babakan telah beralih pengelolaan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Segala bentuk pembayaran dianggap tidak sah jika tidak mendapatkan izin dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan,” serta stiker  dengan keterangan tanda tangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM itu dilakukan di depan kantor pengelola, karena pihak pengelola dianggap telah merugikan negara

Menurut Bagian hukum dari Kemenkumham Taufik Sabarudin, pengambilalihan pengelolaan Pasar Babakan dilakukan sebagai tindak lanjut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan lahan Kemenkumham. 

“Di pasar ini ada potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara, namun tidak pernah disetorkan. karenanya kami hadir untuk menertibkan atau mengambil alih,” kata dia.

BACA JUGA: Pengelola Pasar Babakan Gugat Menkumham dan Pemkot Tangerang Terkait Pengalihan Pengelolaan

Namun pengambilalihan itu dilakukan hanya kepada pengelola, bukan  Pedagang pasar. “Kami hadir untuk menertibkan pengola, bukan untuk mengusir  atau melarang para pedagang melakukan aktivitas,” katanya.

Lebih jauh Taufik menjelaskan, apabila ada yang mencopot spanduk atau stiker yang sudah dipasang di depan kantor pengelola, maka bisa diproses secara hukum. “Pemasangan spanduk ini berkekuatan hukum, karena   kami memiliki  sertifikat hak pakai. Jadi manakala dicopot akan diproses secara hukum,” imbuhnya. 

Senada pula dengan Kasubag Barang Milik Negara Kemenkumham Adi Gunawan. Ia mengatakan retribusi di Pasar Babakan  seharusnya masuk ke kas negara berbentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

“Sejak pasar ini  berdiri,   tidak ada PNBP-nya ke negara. Sehingga ada temuan dari BPK,  itulah yang  kita tindak lanjuti,” kata dia. 

Ditanya soal adanya Gugatan dari Pengelola pasar (PT Pancakarya Griyatama ke Pengadilan Negeri Kota Tangerang, Adi  merasa bersyukur. ” Alhamdulilah digugat, jadi biar semua proses hukumnya jelas,” kata dia.

Sementara itu, Penanggung Jawab Pengelolaan Pasar Babakan, Sis Nugraha mengatakan, bahwa kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum, dan pihaknya akan tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya.

” Kami hanya menjalankan tugas dari PT Pacakarya Griyatama. Apabila perusahaan tersebut belum menghentikan kami untuk beraktivitas, kami akan terus melanjutkannya,” kata dia.

Begitupula kata Syaiful Bahri, yang juga pengelola Pasar Babakan. Ia menjelaskan bahwa kasus itu sudah masuk ke ranah hukum, sehingga pihak kemenkumham juga harus menghargai hukum.

” Kasus ini sudah masuk ke ranah hukum, sehingga prosesnya harus dihormati hingga ada kekuatan hukum tetap (inkrah) dari Pengadilan Negeri Tangerang, siapa yang berhak mengelola pasar tersebut,” kata Syaiful yang akrab disapa Marchel.(Aan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.