Panwascam Pulosari Pandeglang Berikan Saran Pergantian KPPS Yang Terlibat Kampanye

  • Whatsapp
Anggota Panwascam Pulosari, Lebak saat berikan surat rokomendasi kepada PPK.

KABUPATEN PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Banten memberikan surat rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulosari, terkait adanya keterlibatan calon anggota KPPS Desa Koranji yang turut berkampanye pada  salah satu pasangan calon di acara kunjungan kerja anggota DPR RI dari Partai Gerindra.

Rekomendasi yang disampaikan Panwascam ke PPK Pulosari tersebut merupakan saran pergantian atau pencoretan terhadap nama – nama calon anggota KPPS yang diduga terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang di Pilkada 2020.

Bacaan Lainnya

Selain menyampaikan rekomendasi pencoretan sejumlah nama calon KPPS Koranji, Panwascam Pulosari juga menyikapi kasus keterlibatan calon anggota KPPS itu mulai dari hasil investigasi lapangan, pengambilan keterangan dari sejumlah narasumber serta data lengkap lainnya, untuk dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang.

“Kami sudah melakukan langkah – langkah terkait tindak lanjut adanya kasus keterlibatan sejumlah calon anggota KPPS Koranji. Surat rekomendasi itu sebagai saran untuk perbaikan,” kata Ketua Panwascam Pulosari, Didi Suryadi, Minggu (8/11/2020).

BACA JUGA: Acungkan Satu Jari, Dua Calon KPPS di Pandeglang Didiskualifikasi

Pihaknya, kata dia akan terus meningkatkan sistem pengawasan dalam mengantisipasi pelanggaran pemilu di Pilkada Pandeglang. Dan pengawasan itu akan melibatkan partisipasi masyarakat serta pihak lainnya.

Saat ditanya apakah pelaku pelanggaran pemilu tersebut nantinya bisa masuk pada sanksi pidana pemilu atau tidak. Didi mengaku, berhubung kedua calon KPPS itu belum ditetapkan sebagai anggota KPPS maka keduanya itu hanya dicoret dari daftar calon KPPS.

“Keduanya belum ditetapkan sebagai anggota KPPS, karena masih menjalani seleksi pada tahapan masukan dari masyarakat. Sebab nanti ditetapkannya pada tanggal 23 November ini, jadi sanksinya hanya dicoret dari daftar calon KPPS,” tuturnya.

Terpisah, Ketua PPS Desa Koranji, Kecamatan Pulosari, Muhopa mengaku, pasca beredarnya informasi adanya calon anggota KPPS di desanya itu, pihaknya langsung mengklarifikasi terhadap calon anggota KPPS tersebut.

BACA JUGA: Pemilih Pilkada Pandeglang Lebih Banyak Laki-Laki dari  Perempuan

Diakuinya, kedua nama calon anggota KPPS tersebut sudah didiskualifikasi dan diganti oleh calon lain dari wilayah TPS yang calon KPPS nya lebih dari 7 orang.

“Dua nama calon KPPS itu sudah didiskualifikai. Karena PPS punya kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan dan mengganti calon lain dari TPS yang jumlah calonnya lebih dari 7 orang,” tandasnya. (Samsul Fathoni/Aan).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.