Pansus Sebut Raperda Zonasi Pesisir Banten Cuma Formalitas

  • Whatsapp
raperda zonasi pesisir banten
Pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir Banten di DPRD Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Ketua Pansus Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  (RZWP3K) DPRD Banten, Miptahudin mengaku, pembentukan Pansus RZWP3K serta apa yang menjadi pembahasannya terkesan hanya formalitas. Pasalnya, Pansus menemukan banyak temuan perusahaan sudah melakukan penambangan pasir laut, dan telah mengantongi izin untuk melakukan kegiatan dengan luas yang sudah ditetapkan.

“Kami mendapatkan informasi adanya kegiatan perluasan oleh beberapa BUP (Badan Usaha Pelabuhan) yang sudah mengantongi izin di PSN. Dia terus melakukan kegiatannya, walaupun Perda RZWP3K belum disahkan. Ada juga kegiatan yang dilakukan perusahan plat merah, PLTU, PLN, PGN dan Pertamina. Jadi istilahnya, RZWP3K punya kesan hanya untuk stempel pengesahan,” ungkapnya.

Bacaan Lainnya

Belum lagi, lanjut Miptah, perencanaan kegiatan proyek nasional di pesisir Pantai Tangerang, yang sebelumnya masuk proyek strategis Jabodetabekpunjur.

“Hampir semua Pantai Tangerang kena proyek tersebut, walaupun kegiatannya belum dilaksanakan. Di dalamnya nanti direncanakan akan ada perluasan Bandara Soetta, pemukiman, industri  dan lain-lain,” paparnya.

Di selatan Banten, lanjut Miptah, ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang  dikelola Banten West Java (BJW) yang juga di dalamnya akan ada  pelabuhan, walaupun sampai saat ini kegiatan pengembangan wisatanya belum terlihat signifikan, akan tetapi hal ini perlu diperhatikan bagaimana nanti nasib masyarakat pesisir dan nelayan.

BACA JUGA: Pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir Banten Diprediksi Bakal Alot

Untuk itu, dalam pembahasan produk hukum yang menjadi landasan pemerintah maupun masyarakat pada area pesisir laut dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan sangat hati-hati. Pihaknya dalam waktu dekat akan melihat masyarakat yang terdampak langsung proyek tersebut. Sehingga keputusan yang akan diambil Pansus,  tetap mengedepankan masyarakat banyak.

“Kami juga tidak ingin Perda RZWP3K punya kesan di masyarakat seolah-olah-menjadi penyebab hilangnya masyarakat pesisir, nelayan, konservasi biota laut, pelestarian lingkungan laut dan lain-lain dikarenakan Perda ini. Tapi sesungguhnya tanpa Perda ini pun, dengan adanya proyek strategis nasional, ini sudah berjalan,” katanya.

Dalam Raperda RZWP3K yang sudah disetujui KKP tersebut, kata dia, ada tiga sektor pertambangan pasir yang menjadi salah satu pokok pembahasan. Ratusan juta meter kubik pasir akan ditambang untuk reklamasi 5 ribu hektar lahan.

Hasil tambang pasir itu akan digunakan untuk rencana perluasan Bandara PT Angkasa Pura II, seluas 2 ribu hektar, ketebalan rata-rata 5 meter dibutuhkan 100.000.000 meter kubik. Selain itu rencana kegiatan reklamasi di kawasan Industri di Kecamatan Bojonegara, Pulo Ampel, Pulo Merak seluas 750 hektar dengan ketebalan rata-rata 5 meter dibutuhkan pasir laut 37.500.000 meter kubik. Yang terakhir ada rencana lanjutan reklamasi Teluk Jakarta seluas 2. 500 hektar dengan ketebalan 37.500.000 meter kubik.

Diketahui, setahun yang lalu, 9 Agustus 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten berkirim surat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nomor 005/2718-Bapp/2019, perihal penyampaian perbaikan hasil rapat tanggapan dan/atau saran dokumen final RZWP3K.

Meskipun draf penyusunan sudah final, namun Raperda tersebut tidak sampai masuk dalam sidang paripurna, dikarenakan masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 pada saat itu sudah di penghujung masa bakti.

Pertengahan Januari 2020, ketika DPRD periode baru berjalan, Kementrian KKP mengirimkan surat kepada Pemprov Banten terkait tindak lanjut Raperda tersebut. Pemprov Banten diberi waktu waktu sampai awal tahun 2021 untuk menyelesaikan Perda RZWP3K.

“Semuanya sudah selesai, tidak ada masalah. Titik koordinatnya juga sudah kami tetapkan pada pembahasan sebelumnya,” kata kepala Bappeda Provinsi Banten, Mukhtarom beberapa waktu lalu.

Hal tersebut juga dibenarkan Kementerian KKP. Dalam suratnya itu Menteri KKP, Edy Prabowo menyebutkan, Provinsi Banten sudah melaksanakan seluruh tahapan penyusunan RZWP3K sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) KKP.

Selain itu, kata dia, draf Raperda RZWP3K yang telah disusun Provinsi Banten sudah selaras dengan Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN) kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang sekarang masih dalam proses harmonisasi di Kemenkumham.

BACA JUGA: Nelayan Banten Keukeuh Tolak Raperda Zonasi Wilayah Pesisir

Koordinator Koalisi Nelayan Banten (KMB), Dadi Hartadi menolak penetapan zona tambang pasir laut di dua kecamatan yakni, Tirtayasa dan Pulo Ampel di Kabupaten Serang serta  Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon. Menurutnya, zona tambang pasir laut akan memberikan dampak dan potensi kerusakan ekosistem perairan di Teluk Banten dan Hutan Bakau yang menjadi benteng alamiah dari bencana abrasi.

“Selain itu tambang pasir laut merusak ruang kelola milik nelayan di kawasan tangkap ikan milik nelayan yang akan mendegradasi kehidupan perekonomian nelayan,” ungkapnya.

Karena itu, pihaknya masih terus melakukan upaya keras agar area tambang pasir laut tidak ditiadakan. “Koalisi Nelayan Banten akan membuka ruang diskusi dan negosiasi jika kawasan zona tambang dihilangkan dari Raperda RZWP3K,” ujarnya.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.