Pansus RZWP3K DPRD Banten Bisa Saja Batalkan Rencana Perluasan Pelabuhan PT Wilmar

  • Whatsapp
raperda zonasi pesisir banten
Pertambangan pasir di pesisir Banten merusak sepadan laut.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – PT Wilmar Group yang berada di Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, mengajukan perluasan Rencana Induk Pelabuhan (RIP). Perluasan itu dilakukan untuk menunjang operasional perusahaan.

Tapi permintaan ini belum bisa diakomodir Pansus RZWP3K DPRD Banten sebelum ada kajian lebih mendalam. Jika dalam pelaksanaannya nanti tidak menguntungkan Pemprov Banten, maka kemungkinan besar Pansus tidak akan mengakomodir permintaan perluasan RIP tersebut.

Bacaan Lainnya

Rencana perluasan pelabuhan Wilmar itu merupakan permintaan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten atas dasar surat rekomendasi Gubernur Banten, yang kala itu dijabat Rano Karno pada tahun 2016 lalu.

“Sebelum saya menjabat kepala KSOP, rencana RIP itu sudah ada. Jadi saya hanya menindaklanjuti apa yang menjadi tugas saya,” kata Kepala KSOP Kelas I Banten Viktor Vikki Subroto, Selasa (11/8/2020).

KSOP merupakan lembaga vertikal dibawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Selain pelabuhan Wilmar, KSOP juga mengatur jenis pelabuhan lainnya, seperti Pelabuhan Merak, swasta, tongkang, pelabuhan untuk industri, lima pelabuhan PLTU, PLN, Indonesia Power, pelabuhan pabrik kontruksi, serta pelabuhan pabrik kimia.

BACA JUGA: Pansus RZWP3K Tinjau Aktivitas Perusahaan Pinggir Pantai Banten

Pemprov Banten tidak mempunyai kewenangan dan mendapat pajak apapun dari aktivitas sejumlah pelabuhan tersebut. Sebab semua perizinan serta pajak pelabuhan itu langsung disetorkan ke negara, termasuk pajak sandar kapal-kapal besar yang nilainya cukup besar.

“Itu mereka izin sebelum nyandar. Izin dan bayar pajaknya langsung ke pusat lewat aplikasi yang namanya SIMPONI. Dalam sebulan kondisi normal, pendapatan pajak dari sandar kapal-kapal itu sekitar Rp8 miliar, sementara karena sekarang sedang Covid-19, pendapatan menurun hanya Rp2 miliar per bulan,” jelasnya.

Selain dari sektor pelabuhan, dari sejumlah perusahaan yang berada pada zonasi Raperda ini seperti perusahaan pasir, dekker kapal, tongkang, PLTU dan masih banyak yang lainnya, jika Pemda diberi kewenangan untuk mengambil pajaknya, maka bisa dipastikan PAD Provinsi Banten akan jauh lebih besar dari sekarang.

“Masalahnya ini semua, pajaknya masuk ke pusat, karena izinnya mayoritas dari pusat, di daerah itu hanya tempatnya saja,” ujar ketua Pansus RZWP3K, Miptahudin, Selasa (11/8/2020).

Miptah mengaku, hampir sebagian besar zonasi di wilayah pesisir pantai di Banten ini sudah terpetakan kepentingan pemerintah pusat. Sementara yang bisa diambil untuk kepentingan Pemprov hanya sebagian kecil, karena potensi besar yang bisa menghasilkan tambahan PAD untuk Pemprov sudah diambilalih pusat.

“Semua wilayah zonasi ini sudah terpetakan pemerintah pusat, baik untuk wilayah pengembangan perumahan, pelabuhan maupun industrinya. Jadi apa yang menjadi tugas Pansus ini sejatinya sebagian besar sudah diselesaikan. Namun disamping itu, kami juga mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya baik setelah Raperda ini disahkan, Pemprov Banten bisa diberikan kewenangan untuk menarik pajak dari seluruh aktivitas ekonomi yang ada,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, harmonisasi antara pemerintah dan industri yang berada di dalam kawasan zonasi ini dengan masyarakat sekitar, termasuk di dalamnya harmonisasi dengan lingkungan juga menjadi tanggungjawab pihaknya sebagai kepanjanganan masyarakat Banten.

Menurut Miptah, sebagian besar garis sepadan pantai di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang yang biasa digunakan untuk aktifitas masyarakat seperti nelayan, rusak akibat kegiatan angkutan pasir kapal tongkang. Kerusakan itu diakibatkan aktivitas angkutan pasir dari bukit atau gunung yang ada tak jauh dari pantai.

Berdasarkan pantauan Redaksi24.com, sepadan pantai itu berubah fungsi, yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat nelayan untuk sandar kapal, sekarang dikuasai pengusaha galian C untuk mendukung kegiatan usahanya.

“Akses masyarakat dan nelayan sekarang sudah tidak ada, karena sepadan pantainya sekarang digunakan untuk kegiatan sandar dan bongkar muat kapal-kapal tongkang  yang mengangkut pasir, galian C,” kata Miftah.

Ia menjelaskan, kondisi masyarakat di Bojonegara hampir sama dengan yang ada di wilayah Utara Banten lainnya, seperti di Kronjo dan Kresek, Kabupaten Tangerang. “Kalau di Tangerang itu, sudah lama kondisi sepadan pantainya tidak bisa diakses masyarakat,  karena aktivitas industri dan proyek nasional,” ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, pemberian izin untuk sandar dan bongkar muat kapal tongkang seperti mengangkut pasir Galian C dan pasir laut serta 66 terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)  dan lainnya diberikan KSOP Kelas I Banten yang ada di Pulomerak,  Kota Cilegon.

“Pada saat melakukan Kunker, Pansus RZWP3K menanyakan secara langsung kepada Kepala KSOP Kelas I Banten, Viktor mengenai kerusakan sepadan pantai, akan tetapi tidak dijawab dengan jelas,” katanya.

Namun demikian ada keraguan pihak Pansus RZWP3K akan TUKS yang ada di sepanjang pesisir pantai sudah melalui prosedur, seperti telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dari Kementerian LH di Jakarta.

Pansus sudah memberi pesan kepada semuanya agar tertib dalam melaksanakan tugasnya, perizinan dan semacamnya harus terlebih dahulu ditempuh. Jika Perda ini mau ditetapkan, menurutnya, KLHS itu harus ditetapkan dulu. Jangan sampai tanggalnya di belakang pengesahan Pansus.

“Jangan sampai pansus sudah, KLHS belum. KLHS ini sebagai dasar izin reklamasi, pelabuhan, bongkar muat pasir, karena banyak hal yang tentunya harus dipikirkan dari aktivitas ini. Kalau main urug aja untuk sandar kapal, gimana dengan KLHS nya,” sambung Miptahudin.

Ditempat yang sama, Sekretaris Pansus tentang RZWP3K DPRD Banten, Nur Kholis mengungkapkan, perubahan sepadan panatain akibat aktivitas perusahaan dan industri akan dilalakukan pembahasan ulang bersama dengan Pemprov.

“Terkait perubahan garis sepadan, nanti akan ada pembahasan khusus. Ada Perda RTRW khusus. Disesuaikan dengan Zonasi. Kemarin juga ada masukan dari PHRI, terkait akses masyarakat yang tertutup hotel. Semua dikelola swasta. Tidak ada pantai yang gratis,” ujarnya.

Dari hasil pemantauan Pansus RZWP3K lanjut dia, ada  usulan RIP yang dilakukan PT Wilmar ratusan hektar dengan melakukan reklamasi dari Pulau Panjang, kepada KSOP. Makanya, kata dia, pihaknya ingin melihat terlebih dahulu, mana saja yang diinginkan KSOP untuk perluasan.

“Kalau sekarang kan PLTU 7 itu nggak masuk, tapi yang diajukan KSOP. KSOP merujuk pada rekomendasi Gubernur Banten tahun 2016, yang membolehkan dilakukannya RIP.  Kelemahan RIP ini memang kalau kita sudah memberikan rekomendasi maka, pengelolaan seluruh yang ada di dalam RIP itu, termasuk reklamasi, pengerukan pasir dan yang lainnya itu wewenangnya KSOP,” ujarnya.

Pihaknya akan memberi dukungan terhadap remcana Wilmar, jika daerah mendapatkan manfaat ekonomi berupa PAD, termasuk kepada masyarakat. Tambahan perluasannya belum jelas karena pihaknya belum mempertanyakan hal itu. Tapi pihaknya sudah tahu gambarannya Wilmar itu masuk ke KSOP.

“Kami akan lihat, kalau ada manfaatnya, makanya kami sedang nego kalau perluasan ini dilakukan, tambahan ke PAD berapa. Tapi kalau tidak ada keuntungannya ke Pemda, DPRD kemungkinan tidak perlu menyetujui. Tapi kami akan kembalikan ke gubernur, karena itu lewat rekomendasi gubernur,” jelasnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.