Panitia Pilkades Pasanggrahan Dilaporkan ke Kejari Kabupaten Tangerang

oleh -
Panitia Pilkades Pasanggrahan Dilaporkan ke Kejari Kabupaten Tangerang LSM BP2A2AN
Direktur Eksekutif LSM BP2A2N, Ahmad Suhud dalam keterangan pers di kantor Kejari Kabupaten Tangerang Tigaraksa mengatakan, pihaknya menemukan indikasi penyimpangan anggaran Pilkades Pesanggrahan tahun 2021.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Panitia Pelaksana pemilihan kepala desa (Pilkades) Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa.

Laporan pengaduan terhadap penyelenggara Pilkades itu dilayangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Penyalahgunaan Aset dan Anggaran Negara (BP2A2AN) atas dugaan korupsi anggaran Pilkades Pasanggrahan yang digelar serentak pada Oktober 2021 lalu.

Direktur Eksekutif LSM BP2A2N, Ahmad Suhud dalam keterangan pers di kantor Kejari Kabupaten Tangerang Tigaraksa mengatakan, pihaknya menemukan indikasi penyimpangan anggaran Pilkades Pesanggrahan tahun 2021.

“Atas dasar itu kami telah melaporkan dugaan penyelewengan anggaran Pilkades Pasanggrahan, berdasarkan investigasi kami selama 1 bulan, dan ada kerugian Negara lebih kurang senilai 100 juta rupiah,” ungkap Ahmad Suhud kepada wartawan di Kantor Kejari Kabupaten Tangerang, Senin (10/1/2022).

Dijelaskan Ahmad Suhud, pihaknya sudah berupaya meminta klarifikasi kepada panitia Pilkades Pesanggrahan. Namun sampai saat ini belum mendapat jawaban atau tanggapan dari Panitia Pilkades Pesanggrahan.

“Kami berharap Kejari Kabupaten Tangerang segera menindaklanjuti laporan ini,” tegas Suhud.

BACA JUGA: BPD Kembalikan LPJ Pilkades ke Pjs Kades Pasanggarahan 

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pilkades Pasanggrahan, Heri Irawan mengaku siap menghadapi proses hukum di Kejari Kabupaten Tangerang.

“Semua kami ikuti, tidak masalah, kalau kami dipanggil harus dihadapi, agar jelas dan tuntas,” ungkap Heri Irawan saat dikonfirmasi Redaksi24.com, Senin (10/1/2022).

Menurut Heri Irawan, saat ini panitia Pilkades Pasanggrahan sudah dibubarkan. Sebagai gambarannya, kata dia, tugas dan pekerjaan panitia Pilkades telah rampung dan dibuktikan telah dilantiknya Kades terpilih.

“Sekiranya ada pertanggungjawaban yang ditimbulkan dari proses Pilkades yang telah lalu, sekarang telah menjadi ranahnya BPD (badan permusyawaratan desa) dan PJs (pejabat sementara) Kades Pasanggarahan,” ujarnya.

Diutarakan Heri, terkait laporan pertanggungjawaban (LPJ) tidak menjadi pekerjaan panitia, melainkan tugasnya Operator Desa Pasanggarahan. Setelah itu diserahkan kepada panitia.

“Kami serahkan pada BPD, sah atau tidaknya, BPD yang menilai, panitia hanya membantu memberikan dokumen kegiatan dan dokumen anggaran pembiayaan tahapan dalam masa Pilkades,” jelas Heri.(Burhan/Difa)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.