Panitia Pilkades Pasanggrahan Belum Bisa Dibubarkan

oleh -
Panitia Pilkades Pasanggrahan Belum Bisa Dibubarkan kabupaten tangerang miskomunikasi BPD pasanggrahan
Pembubaran panitia Pilkades merupakan bagian dari tahapan yang harus dilakukan BPD Pasanggrahan usai pesta demokrasi di tingkat desa yang menyedot anggaran sebesar Rp660 juta.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, menyayangkan terjadinya miskomunikasi yang berimbas pada lambatnya pembubaran panitia pelaksana Pilkades.

Pembubaran panitia Pilkades merupakan bagian dari tahapan yang harus dilakukan BPD Pasanggrahan usai pesta demokrasi di tingkat desa yang menyedot anggaran sebesar Rp660 juta.

“Paling lambat satu bulan atau 30 hari setelah pencoblosan Pilkades, panitia Pilkades harus sudah dibubarkan sesuai Perbup nomor 71 tahun 2019,” ungkap Wakil Ketua BPD Pasanggrahan, Yusup Sanusi yang didampingi Sekretarisnya, Jamaludin kepada Redaksi24.com, Minggu (28/11/2021).

Menurutnya, panitia pelaksana Pilkades merupakan produk yang lahir atau yang terbentuk dari BPD. Karena itu, lanjut dia, tahapan akhir dari pesta demokrasi itu adalah pembubaran panitia berikut dengan laporan tahapan-tahapan lain sebelumnya.

“Setelah terbentuknya panitia Pilkades, tugas BPD melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan selama proses Pilkades, termasuk pengawasan penggunaan anggaran dan juga pembubaran panitia Pilkades, karena itu bagian dari pertanggungjawaban,” jelas Yusup.

BACA JUGA: BPD Pastikan Perangkat Desa Pasanggrahan Belum Punya Dasar Hukum

Adanya keterlambatan pembubaran panitia Pilkades, menurut Yusup dikawatirkan akan menjadi pertanyaan di masyarakat. Seharusnya, lanjut Yusup, panitia dan Pjs Kades dan BPD duduk bersama untuk membahas pembubaran panitia Pilkades.

“Sampai saat ini BPD belum tahu progres laporan penggunaan anggaran Pilkades sudah sejauh mana,” imbuhnya.

Sementara Sekretaris BPD Jamaludin menyayangkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahapan dan penggunaan anggaran Pilkades diserahkan langsung kepada Pjs Kades Pasanggrahan tanpa melalui BPD sebagai lembaga kontrol kegiatan di desa, termasuk tahapan Pilkades.

“Kalau seperti itu, artinya BPD tidak dianggap. Harusnya panitia secara intens komunikasi dengan BPD, bukan BPD yang harus mengejar panitia,” tandasnya.

Menurutnya, pembubaran panitia Pilkades bisa dilaksanakan tergantung LPJ. Jika LPJ sudah selesai, BPD secepatnya membubarkan panitia Pilkades.

Secara terpisah, Pjs Kades Pasanggrahan Dudi Sugandi mengakui sudah menerima LPJ Pilkades, namun dia mengaku belum menandatanganinya.

“LPJ sudah ada tapi belum saya tandatangani, seharusnya LPJ itu diketahui dulu oleh BPD, baru itu diserahkan kepada Pjs,” ujar Dudi Sugandi saat ditemui di kantor Kecamatan Solear beberapa hari yang lalu.

Sementara itu, ketua panitia Pilkades Pasanggrahan Heri Irawan mengakui pembubaran panitia Pilkades merupakan wewenang BPD.

“Menjadi ranahnya BPD, panitia dan panwas dibentuk oleh BPD. Artinya, panitia menunggu undangan pembubaran panitia dari BPD, panitia ada karena BPD yang membentuk,” ujar Heri.(RM1/Difa)

No More Posts Available.

No more pages to load.