Panitia Dinilai Lamban, BPD Pasanggrahan Tagih LPJ Dana Pilkades

oleh -
Panitia Dinilai Lamban, BPD Pasanggrahan Tagih LPJ Dana Pilkades kabupaten tangerang
Wakil Ketua BPD Pasanggrahan, Yusup Sanusi kembali menyayangkan lambatnya proses LPJ dana pelaksanaan Pilkades. Bahkan, kata dia, belum ada tanda-tanda proses pembubaran panitia Pilkades dengan alasan tidak ada lagi anggaran.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, telah usai. Namun laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Pilkades yang menyedot ratusan juta rupiah itu, hingga kini belum diketahui.

Wakil Ketua BPD Pasanggrahan, Yusup Sanusi kembali menyayangkan lambatnya proses LPJ dana pelaksanaan Pilkades. Bahkan, kata dia, belum ada tanda-tanda proses pembubaran panitia Pilkades dengan alasan tidak ada lagi anggaran.

“Kalau kehabisan anggaran, mestinya bisa diusulkan lagi ke Pjs Kades, BPD tanda tangan, tapi saat kami tanya ketua panitia terkait anggaran, jawabnya sudah habis, sementara bendahara mengaku baru menyerahkan 20 juta rupiah kepada ketua panitia,” ujar Yusup.

Menurut Yusup, BPD harus mengetahui pengelolaan dana Pilkades, untuk saling melengkapi jika ada kesalahan dan kekurangannya atau perbaikan.

“Bagaimana pun juga panitia Pilkades itu produk yang dihasilkan, diangkat serta dilantik BPD,” tandasnya.

BACA JUGA: BPD Pastikan Perangkat Desa Pasanggrahan Belum Punya Dasar Hukum

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pilkades Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Heri Irawan mengatakan, LPJ yang dikerjakan operator desa sudah ditandatanganinya sejak 10 hari lalu.

Namun dia mengaku sampai saat ini belum melakukan koordinasi kembali dengan pejabat sementara (Pjs) Kades Pasanggrahan.

“Untuk mekanisme pembuatan LPJ sekarang tidak dikerjakan langsung oleh panitia Pilkades, melainkan dikerjakan oleh operator desa. Karena panitia tidak menerima langsung anggaran pilkades melainkan melalui rekening desa,” ungkap Heri Irawan kepada Redaksi24.com kemarin (23/11/2021).

Dijelaskan Heri, LPJ baru akan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah ditandatangani Pjs Kepala Desa yang menjabat selama masa peralihan.

“Koordinasinya itu bukan berarti panitia ke BPD, koordinasi yang benar itu Pjs Kades ke BPD, sementara kami panitia hanya membantu melengkapi apa yang menjadi kebutuhan, seperti berita acara, kegiatan, dokumentasi, kwitansi dan lainnya,” jelas Heri Irawan.

Lanjut dia, pihaknya juga berharap seperti pelaksanaan di desa lain, 4 atau 5 hari pasca pelantikan sudah seharusnya ada pembubaran panitia.

“Keinginan BPD itu adalah kerinduan atau merupakan kebutuhan mendesak yang juga diinginkan panitia. Yang ingin sukses itu bukan hanya saja BPD, masyarakat, kami juga ingin sukses,” ujarnya.

Lebih lanjut Heri Irawan mengatakan, sebetulnya BPD sudah bertemu dengan Pjs Kades dan sudah melihat LPJ itu sebanyak 20 bundel.

“Sebetulnya BPD sudah lebih tahu, ada 20 bundel tinggal ditandatangani, sementara operator desa Pasanggrahan saat itu Bapak Yudi Takarianto,” imbuhnya.(RM1/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.