Pandemi Covid-19 dan Kunker DPRD Lebak

  • Whatsapp
Kunker DPRD Lebak
Dr. Harits Hijrah Wicaksana, S.Sos.,M.Si

Oleh: Dr. Harits Hijrah Wicaksana, S.Sos.,M.Si

Keberadaan DPRD di daerah sering disebut sebagai fungsi representatif karena bertugas menyuarakan aspirasi masyarakat dan bertindak atas nama rakyat (representatif government) di bidang legislatif.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut juga merupakan penerapan prinsip demokrasi dimana kedaulatan dan aspirasi masyarakat menjadi hal utama sehingga perlu dibentuk wakil rakyat yang bertugas untuk melakukannya.

Sebagai bentuk realisasi dari demokrasi di Indonesia seperti yang dijelaskan, DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memang tidak bisa dipisahkan dari rakyat karena dalam sistem demokrasi menempatkan rakyat pada urutan pertama sebagai prioritas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan.

Oleh karena DPRD dipilih oleh rakyat sehingga ia harus bekerja untuk rakyat sehingga bentuk hubungan yang dimiliki oleh DPRD dengan rakyat adalah si wakil dan yang terwakili. Dalam sudut pandang mengenai kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Lebak ditengah pandemi Covid-19 ini, kita dapat melihat dari berbagai sudut pandang.

Dalam sudut pandang keberhasilan implementasi menurut Merile S Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

Variabel isi kebijakan ini mencangkup : 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh target grup; 3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; 4) apakah letak sebuah program sudah tepat.

Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;  3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dari sudut pandang tersebut kita bersama-sama dapat melihat urgensi, impact dan benefit dari pelaksanaan kunjungan kerja DPRD Kabupaten Lebak tersebut. Bilamana kunjungan kerja tersebut dirasa sangat urgent sekali dan ada korelasi terhadap situasi saat ini terutama penanganan serta kebutuhan pengambilan keputusan atau kebijakan terkait pandemi Covid-19 ini. Baik bagaimana penggunaan pengalihan anggaran untuk Covid19, akuntabilitasnya, alat ukur kinerjanya serta responsibilitasnya. Maka kunjungan kerja DPRD Lebak dinilai cukup tepat.

Namun, jika kunjungan kerja tersebut yang dapat kita lihat dan ukur bersama dengan variable content dan context policy tersebut kemudian tidak terdapat derajat perubahan yang dikehendaki, tidak adanya manfaat yang diterima, maka kunjungan kerja yang dilakukan terutama dalam situasi Covid-19 ini harus dievalausi.

Yang menjadi PR bersama saat ini, belum ada evaluasi dan alat ukur efektivitasf keberhasilan kunjungan kerja DPRD. Sehingga wajar jika sekelompok baik aktivis, masyarakat dan preasure grup mencoba bertanya atau mengkritik.

Dengan hal ini, sebetulnya menjadi point utama bagi anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja untuk dapat menjawab tantangan tersebut. Agar rakyat semakin percaya atas para wakil-wakilnya yang duduk di parlemen.

Rangkasbitung, 13 Juni 2020

* Penulis Ketua STISIP Setia Budhi Rangkasbitung, Pakar Kebijakan Publik dan Politik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.