PAN Nilai Stabilitas Pemerintahan Bukan Didasarkan Jumlah Parpol

  • Whatsapp
Viva menilai stabilitas pemerintahan bukan berdasarkan jumlah parpol melainkan perbedaan ideologi politik partai
Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi.(Photo: PAN)

JAKARTA, REDAKSI24.COM— Wakil Ketua Umum DPP PAN (Partai Amanat Nasional) Viva Yoga Mauladi menilai efektifitas dan stabilitas pemerintahan bukan berdasarkan jumlah parpol (partai politik), melainkan berdasarkan perbedaan ideologi politik dari partai yang ada di DPR.

“Saat ini, parpol meski memiliki ideologi politik yang menjadi ciri khasnya tetapi perbedaan ideologi partai tidak dalam posisi berlawanan/ diametral, karena dipersatukan oleh Pancasila dan komitmen kebangsaan,” ujar Viva Yoga  di Jakarta, Jumat.

Bacaan Lainnya

Viva mengatakan itu menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Menurut Surya Paloh,  sejak awal berdiri, partainya menawarkan upaya penyederhanaan parpol di Indonesia melalui kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).

Kata Surya Paloh, partainya menawarkan kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 7 persen.

Menurut Viva, sistem multipartai di Indonesia saat ini adalah cerminan dari multikultural masyarakat Tanah Air yang pluralis atau beragam suku bangsa, agama, adat, dan budaya.

“Ini harus diakomodasi secara politik di parpol. Makanya di UU Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa salah satu fungsi parpol sebagai alat pemersatu bangsa,”jelas Viva.

Dikatakannya, penerapan ambang batas parlemen berkaitan dengan aspek proposionalitas atau derajat keterwakilan pemilu,  dan pemilu yang berkualitas ditandai dengan semakin banyaknya pemilih yang terwakili alias suaranya terkonversi menjadi kursi.

Viva menilai apabila banyak suara terbuang, tidak sah, ditambah partisipasi pemilih yang rendah, maka tentu saja derajat keterwakilan akan semakin buruk.

Dia menambahkan, dalam teori matematika pemilu, semakin tinggi PT akan menyebabkan semakin besar suara sah nasional tidak bisa di konversi menjadi kursi.

“Nantinya hal itu diperparah dengan semakin banyaknya parpol  peserta pemilu tidak lolos PT sehingga akan menjadi semakin besar suara yang terbuang, dan ini menyebabkan pemilu semakin disproposionalitas,”pungkas Viva.(Jay De Menes/ANTARA)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.