Pakar Sebut Pasal Larangan Pengibaran Bendera Kusam Membahayakan Rakyat

oleh -
pakar hukum pidana Suparji Ahmad RKUHP pengibaran bendera kusam bendera merah putih rakyat
Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad bahkan meminta pasal pidana untuk pengibar bendera Merah Putih kusam dicabut dari RKUHP. Sebaliknya Suparji Ahmad menilai pasal tersebut justru membahayakan bagi rakyat.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Sejumlah pakar hukum pidana mengkritisi pasal larangan pengibaran bendera Merah Putih kusam yang tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad bahkan meminta pasal pidana untuk pengibar bendera Merah Putih kusam dicabut dari RKUHP. Sebaliknya Suparji Ahmad menilai pasal tersebut justru membahayakan bagi rakyat.

“Saya kira lebih baik pasal tersebut dicabut saja, karena berbahaya bagi rakyat dan tidak ada urgensinya. Rakyat yang tidak mampu membeli bendera lalu mengibarkan benderanya yang sudah kusam karena nasionalisme apa mau dipidana,” kata Suparji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/6/2021).

Suparji menegaskan, Pasal 235 RKUHP yang berisi larangan pengibaran bendera kusam sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam KUHP. “Larangan tersebut kontraproduktif,” tegasnya lagi.

BACA JUGA: Banten Masuk Top List Daerah Investasi Terbesar Nasional

Dalam Pasal 235 RKUHP menyebutkan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II bagi setiap orang yang; (a) memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial; (b) mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;

(c) mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain atau memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara; atau (d) memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.

Suparji menegaskan pengibar bendera merah putih kusam bukan berarti tidak punya jiwa nasionalisme. Bisa jadi mereka sangat nasionalis di tengah keterbatasan yang ada.

“Karena dengan keterbatasan yang ada, mereka masih tetap mengobarkan kecintaan mereka terhadap NKRI. Jadi soal bagaimana kondisi bendera tersebut dikibarkan, tak perlu jadi soal,” tegas Suparji.

BACA JUGA: Saking Semangat, Kakek di Lebak Pasang Bendera Terbalik

Suparji menekankan, larangan cukup pada lingkup pembakaran, perobekan atau tindakan yang memang niatnya untuk merendahkan bendera Merah Putih. Kalau mengibarkan bendera kusam menurut dia, bukan katagori penodaan.

“Jadi pasal 234 RKUHP sudah cukup dan pasal 235 lebih baik ditinjau kembali karena bisa terjadi multitafsir. Misalnya soal kusam, kategori kusam ini subjektif sekali karena tidak ada ukuran pasti soal kusam,” kata Suparji.

Suparji berpesan kepada para pemangku kebijakan agar membuat aturan yang memang diperlukan dan mudah penegakannya. Jangan sampai aturan yang ada malah memperberat bahkan membahayakan bagi rakyat.(Ant/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.