Pakar: Pangan Lokal Solusi Atasi Kerentanan Sistem Pangan di Daerah Saat Pandemi

  • Whatsapp
Kepala BKP Agung menyatakan pemda bisa mengeluarkan kebijakan disesuaikan budaya pangan lokal untuk menjaga ketahan pangan di daerah
Petani di Desa Sarinten, Lebak, Banten, Sabtu (17/10/2020), tengah merawat tanaman pangan lokal, Talas Beneng yang tengah dikembangkan di Provinsi Banten. khususnya di Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Serang, untuk menunjang ketahanan pangan daerah setempat.

JAKARTA, REDAKSI24.COM— Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi mengatakan, pemda bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang disesuaikan dengan budaya pangan lokal seperti ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan sorgum dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah saat pandemi.

“Tiap-tiap provinsi terbiasa mengkonsumsi komoditas karbohidrat non-beras tertentu. Kita tinggal mendorong bagaimana meningkatkan produksi komoditas ini dan mengolahnya sehingga bisa dikonsumsi secara masif,” ujar Agung dalam siaran persnya, Minggu.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC (United Cities and Local Government Asia-Pacific), Bernadia Irawati Tjandradewi mencatat, selama pandemi Indonesia menghadapi sederet tantangan terkait pangan.

Tantangan dimaksud, kata Bernadia,  mulai dari distribusi pangan antar daerah, nilai tukar petani yang menurun, perubahan pola harga pangan akibat panic buying, hambatan distribusi bibit dan pupuk karena pembatasan sosial, serta penurunan beberapa harga komoditas pertanian.

BACA JUGA:Pemerintah Dinilai Perlu Lebih Prioritaskan Perdagangan Pangan Dalam Negeri

“Distribusi pangan yang belum merata di Indonesia juga dikhawatirkan akan menyebabkan kelebihan atau kekurangan komoditas pangan di sejumlah daerah, yang terdampak secara logistik akibat pandemi maupun perubahan iklim,”ujar Bernadia dalam keterangan pers, Minggu.

Dia melanjutkan, “Peran pemda dalam menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan melalui urban farming, diversifikasi pangan yang mengurangi ketergantungan pada beras, serta monitoring dan harga pangan daerah.”

Agung Hendiardi mencatat, dalam dua bulan pertama pandemi, misalnya, indeks ketahanan pangan Indonesia sempat turun menjadi 40,10 dari sebelumnya 44,10.

Menurut dia, ada kekagetan dari masyarakat yang mengurangi konsumsi pangan mereka. Tetapi hal sebaliknya terjadi pada April hingga Agustus yang ditandai adanya peningkatan indeks ketahanan pangan.

Di sisi lain, ada pendapat yang menyatakan impor bukan solusi menjaga ketahanan pangan. Dalam kaitan ini Ketua Sustainable Development Goals Network (SDGs Network) dari Institut Pertanian, Bayu Krisnamurthi,menilai, ketergantungan pada impor justru akan membahayakan jika terjadi krisis (pandemi) berkepanjangan.

“Kita harus berbasis pada local economic development, khususnya pada level desa dan lurah, serta memberikan dukungan kepada produsen lokal. Inilah yang akan membuat pangan kita memiliki ketahanan yang lebih tinggi,”kata Bayu.

Senada dengan Agung, dia menilai Indonesia dapat memiliki ketahanan pangan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) kedua yaitu “Tanpa Kelaparan” jika sistem pangan berkelanjutan (sustainable food system) yang mengacu pada kearifan dan budaya pangan lokal diterapkan secara terencana dan konsisten.

Soal pangan local ini, Bernadia berpendapat, pemerintah harus dapat memastikan akses masyarakat terhadap pangan tetap terjaga, dengan mengendalikan distribusi dan logistik pangan dan menjaga stabilitas harga.

Karenanya dia berharap pemda sebagai aktor utama pencapaian TPB di daerah turut berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan di daerahnya masing-masing, seperti yang dilakukan Pemkot Pariaman dalam memanfaatkan lahan sebagai kebun tanaman dan kolam ikan bagi masyarakat.(Jay De Menes/ANTARA)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.