Pakar Ketahanan UI: Papua Butuh Transformasi Konflik Bukan Resolusi Konflik

  • Whatsapp

JAKARTA, REDAKSI24.COM—Dosen Kajian Ketahanan Nasional UI, Dr. Margaretha Hanita menilai tak ada kelanjutan signifikan yang dilakukan pemerintah terhadap konflik Papua. Penanganan konflik Papua menurut Hanita, tidak cukup hanya dengan mengandalkan resolusi konflik, tapi sangat penting dilakukan transformasi konflik.

“Transformasi Konflik itu merupakan cara pendekatan permasalahan konflik dengan memberdayakan masyarakat atau pihak-pihak yang berkonflik, berbeda dengan resolusi ya, resolusi itukan hanya masih memisahkan pihak-pihak yang berkonflik” kata Dr. Hanita kepada wartawan Redaksi24.com di Gedung IASTH UI, Salemba Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).

Bacaan Lainnya

Dr. Hanita yang juga merupakan pengajar di institusi Kepolisian dan TNI lebih jauh menjelaskan, transformasi konflik hanya akan terwujud jika masyarakat Papua sendiri yang tampil mengejawantah aspirasinya, bukan malah mengintervensi dengan solusi pemerintah yang justru tak dikehendaki masyarakat Papua.

Sebab, lanjut Hanita, pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator. Artinya, tidak ada pihak ketiga dalam lingkungan dialog masyarakat Papua. “Transformasi konflik itu lebih sustainable (berkelanjutan) jadi memang dia adalah tujuan jangka panjang, yang tujuannya adalah damai. Makanya, transformasi konflik itu ditempuh melalui jalan dialog” ujarnya.

Menanggapi upaya yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo dalam beberapa dialog informalnya terhadap masyarakat Papua, Dr. Hanita justru mempertanyakan, apakah yang dilakukan Presiden juga sudah ditindaklanjuti oleh aparatnya mulai Kementerian sampai Pemda Papua, dan apakah pihak-pihak yang diajak berdialog sudah merepresentasikan masyarakat Papua?

Selain persyaratan yang kompleks tersebut, Dr. Hanita juga menegaskan, transformasi konflik Papua bukanlah upaya yang bisa diselesaikan dengan jangka waktu yang singkat. “Tujuh wilayah adat dan ratusan suku, semuanya harus diajak bicara, memang harus sabar, satu persatu”pungkasnya.

Senada dengan Dr. Hanita, Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kagoya,mengkritik upaya dialog yang dilakukan pemerintah dengan menghadirkan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/9/2019) lalu.

Menurut Kagoya yang juga kepala suku adat Papua, tokoh yang diundang tersebut sama sekali tidak mewakili aspirasi masyarakat Papua untuk menangani konflik. “Saya bukan bagian dari 61 itu. Mereka yang diundang ke Istana tidak merepresentasikan masyarakat Papua.” tegas Kagoya. (Alfin/Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.