Pakar Hukum Ingatkan MK Sebagai Benteng Terakhir Pencari Keadilan

  • Whatsapp
Benteng Terakhir,Pakar Hukum,MK,Pencari Keadilan,Margarito,Pilkada Serentak 2020
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis. (Antara)

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kembali ke khitahnya sebagai benteng terakhir para pencari keadilan.

Margarito menyampaikan hal itu terkait para pencari keadilan yang menggugat hasil Pilkada Serentak 2020 berguguran di Mahkamah Konstitusi.

Bacaan Lainnya

Menurut Margarito, produk putusan MK dalam memeriksa dan mengadili syarat formal pengajuan sengketa hasil pilkada dipengaruhi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20215 tentang Pilkada.

Diketahui, pasal ini mengatur batas maksimum persentase selisih perolehan suara antara penggugat dengan pemenang pilkada yaitu 0,5 hingga 2 persen saja. Sehingga pasal itu membatasi gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang bisa diajukan ke MK.

Menurut pakar hukum itu, apabila MK tetap menerapkan pasal tersebut dalam setiap proses persidangannya, maka sama saja MK sedang membiarkan kecurangan terjadi, selama tidak melebihi batas selisih perolehan suara yang ditentukan.

“Itu dia, karena mereka (MK) hanya pakai Pasal 158 doang, akhirnya begitu. Seperti kemarin itu, permohonan sengketa pilkada berguguran semua, hari ini pun akan keguguran lagi. Akhirnya kecurangan-kecurangan tidak terdeteksi,” kata Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Dia berpendapat, bahwa sidang sengketa yang digelar MK tersebut hanya sekadar untuk mengetahui jumlah penduduk, dan selisih suara dalam pilkada suatu daerah.

“Harus dikesampingkan (penerapan Pasal 158). Menurut saya sebetulnya tanpa perlu revisi pun MK atas nama keadilan berhak meninggalkan pasal itu,” ujar dia.

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Muhamad Laica Marzuki mengatakan manakala terjadi pelanggaran dari proses pemilihan, maka pemilihan dimaksud terancam pembatalan atau pilkada ulang.

Laica menyoroti sengketa Pilkada Kalimantan Tengah, di mana pasangan calon nomor urut 01 Ben Brahim-Ujang Iskandar menunjukkan bukti-bukti kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Seperti dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) , penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai akhir masa jabatan, serta kecurangan yang meliputi penyalagunaan wewenang, sturuktur, birokrasi dan program pemerintahan.

“Bahwa semua kecurangan yang bersifat fundamental tersebut berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara. MK Perlu memperhatikan bukti-bukti tersebut dan jika benar, maka kiranya pasangan Nomor 02 didiskualifikasi serta memerintahkan KPU Kalteng melakukan pemilu ulang di seluruh Kabupaten di Kalteng,” ujar dia. (Fathur Rochman/Ant/ejp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.