Pada 2019, Kerugian Bank Banten Capai Rp137,5 Miliar

  • Whatsapp
Bank Banten
Nasabah antre di ATM Bank Banten untuk menarik dana.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Direksi Bank Banten mengklaim kinerja perseroan selama tahun 2019 sudah mengalami perbaikan, meski tanpa suntikan modal dari Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), yakni Pemprov Banten.

Meski diklaim sudah membaik, namun berdasarkan catatan hasil laporan tahunan 2019, kerugian perseroan itu tercatat mencapai Rp137,559 miliar. Kerugian itu disumbang dari pembiayaan kantor cabang Bank Banten di sejumlah daerah.

Bacaan Lainnya

“Untuk itu kami melakukan peningkatan efesiensi terhadap pos-pos biaya itu,” kata Direktur Utama Bank Banten, Fahmi Bagus Mahesa dalam rilisnya, kemarin.

Pada tahun 2019, Pemprov Banten menganggarkan Rp131 miliar untuk penyertaan modal Bank Banten. Namun dana tersebut tidak terserap lantaran Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) masih menunggu Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait status hukum pemberian modal ke Bank Banten.

BACA JUGA: PT BGD Ragukan Laporan Keuangan, Pansus Bank Banten DPRD Banten Berbeda Sikap

Fahmi melanjutkan, perseroan kini sedang fokus pada segmen bisnis kredit konsumer dan kredit komersial. Penyaluran kredit konsumer merupakan sektor penghasilan dari kredit pegawai, ASN aktif, ASN yang menjelang pensiun dan yang sudah pensiun. Sedangkan kredit komersial diperuntukan pembiayaan pengadaan Barang/Jasa baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

“Sebagai sumber pertumbuhan bisnis utama, perseroan secara konsisten terus meningkatkan portfolio segmen kredit konsumer sehingga mengalami peningkatan sebesar 12,6% (yoy) dari Rp2,72 triliun pada 2018 menjadi Rp3,06 triliun pada 2019, khususnya didukung kredit pensiunan,” akunya.

Di tengah semangat memfokuskan kinerjannya pada sektor pendapatan yang bersumber dari kredit konsumer, jajaran direksi sendiri melakukan aset sale berupa kredit konsumer ke Bank BJB, dengan alasan menjaga likuiditas keuangan dampak dari Pandemi Covid-19.

Dari dokumen yang didapat Redaksi.24.com, bantuan likuiditas berupa pengalihan aset kredit ASN di Pemprov Banten di Bank Banten dengan total fasilitas yang direncanakan sebesar Rp509 miliar. Telah dicairkan pada Tahap pertama sebesar Rp199 miliar yang bersumber dari asset sales 2.500 debitur dengan total plafond kredit (nilai Asset) Rp330 miliar.

Bank BJB mensyaratkan adanya pemindahan kredit beserta dengan dokumennya, sehingga masing-masing kredit yang akan diambilalih harus diperiksa satu-per-satu, dan hanya yang sesuai dengan kriteria Bank BJB saja yang dapat diterima dan sampai saat ini masih dilakukan verifikasi dokumen.

Kini Bank Banten masih mengupayakan pencairan sisa fasilitas pada tahap berikutnya. Dengan dilakukan verifikasi atas sekitar 6.000 dokumen kredit yang ada. Sehingga jika ditotal secara keseluruhan ada 8.500 kredit dan gaji ASN akan dipindahkan dari Bank Banten ke Bank BJB.

Jikapun nanti masih ada ASN yang gaji dan kreditnya tetap di Bank Banten, bisa dimungkinkan ASN yang bersangkutan tidak lolos screening yang dilakukan BJB, artinya potensi kredit konsumer bermasalah akan menambah beban Bank Banten.

BACA JUGA: Gelar RUPS, PT BGD Ragukan Laporan Keuangan Bank Banten

Saat ini, beban kredit konsumer bermasalah yang ditanggung Bank Banten sebagaimana catatan PT BGD sebesar Rp37 miliar dari total dana outstanding kredit konsumer sebesar Rp2,7 triliun.

Terpisah, pengamat ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Elvin Bastian beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi mengatakan, ditengah kondisi Bank Banten dalam tekanan likuiditas, satu-satunya potensi aset yang bisa diandalkan untuk bertahan hidup itu kredit ASN dari pada aset lainnya.

“Kredit ASN itu stabil, karena sistemnya langsung potong gaji setiap bulannya. Berbeda dengan aset lainnya,” katanya.

Elvin melanjutkan, dalam hal ini BJB tentu diuntungkan, karena mendapat sumber pendanaan baru yang potensial, jumlahnya juga tidak sedikit. Sementara bagi Bank Banten, jika nanti sudah sehat dan bisa beroperasi normal lagi, harus memikirkan sektor bisnis yang akan menjadi fokus garapannya.

“Karena untuk mengembalikan kreditur ASN ke Bank Banten itu tidak mudah, butuh proses panjang dan cukup sulit. Apalagi melihat kondisi keuangan Bank Banten saat ini,” jelasnya.

Saat ini, sebagian besar ASN yang memiliki kredit di Bank Banten diwajibkan membuat surat kuasa kepada Bank BJB KCK Banten untuk melakukan pemotongan gaji untuk kepentingan potongan dinas. Surat kuasa itu, sebagaimana dokumen yang didapatkan harus menggunakan materai.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.