PAD Mengkerut, Keuangan Daerah Terancam Bangkrut

  • Whatsapp

Oleh Endang JP, Pemred Redaksi24.com

REDAKSI24.C0M– Keuangan daerah terancam bangkrut, pemasukan melalui pendapatan asli daerah (PAD) mengkerut alias seret. Meski pemerintah daerah telah menurunkan target pendapatan dipatok dikisaran hingga 50 persen, namun pemasukan dari berbagai sektor, termasuk pajak yang menjadi andalan hingga pertengahan 2020 ini tetap lesu.

Bacaan Lainnya

Sementara perang melawan virus corona masih harus berlangsung, dan akan lama, tak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi global ini berakhir sampai penawar virus atau vaksin ditemukan. Bahkan serangan covid-19 ini semakin meluas, data per 15 Juni 2020  virus corona telah menginfeksi 34 provinsi, dan 431 kabupaten/kota, jumlah positif 39.294 orang, sembuh 15.123 orang, dan korban jiwa sebanyak 2.198 orang.

Rakyat pun dibuat kian menderita, dikurung tinggal di rumah berlama-lama menjadi tidak produktif. Sedangkan di luar rumah risiko kesehatan mengancam lantaran sudah tidak bisa diketahui lagi siapa yang sehat, siapa yang sakit terpapar corona. Dilema, di dalam rumah mati, ke luar rumah mati. 

Benar juga apa yang dikatakan Sun Tzu (545 SM-470 SM), seorang Jenderal Militer Kekaisaran Tiongkok Kuno. Ahli strategi perang yang telah melahirkan banyak tokoh filosof dan peradaban besar di dunia. Ia juga dikenal sebagai penulis masterpiece “The Art of War”, sebuah strategi militer yang sangat berpengaruh terhadap filosofi Barat dan Timur.

Kata Sun Tzu, perang harus cepat selesai dan memenangkan perang, Karena jika waktu perang berlama-lama, dan bertele-tele, anggaran semakin besar, rakyat makin sengsara. Selain itu, stamina dan semangat tempur prajurit juga akan merosot tajam karena perang terlalu lama. 

 

Pendapatan Daerah Mengkerut

Virus corona asal Wuhan Tiongkok itu sejak awal Maret lalu menginvasi negara kita, selain telah menimbulkan krisis kesehatan juga merontokan perekonomian dalam sekejap saja. Sektor industri terjungkal akibat rantai perdagangan terputus, bahan baku tak ada, berujung pemutusan hubungan kerja besar-besaran. 

Begitu juga dengan sektor riil sekarat, kaum pedagang tak bisa berjualan, tukang ojek dilarang narik penumpang, ekonomi rakyat macet, jangankan buat bayar pajak, buat makan saja sulit. Tak pelak, berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah membuat pendapatan asli daerah mengkerut. Ada yang menurun sampai separuh, ada juga yang menurun 30 %. 

Di Provinsi Banten, sejumlah daerah dilaporkan hingga Juni ini pendapatan daerah terus merosot. Kota Tangerang Selatan (Tangsel), meski memasuki pertengahan tahun, capaian PAD baru 20 persen. Wakil Walikota Benyamin Davnie mengatakan, anjloknya PAD lantaran berbagai sektor sumber penghasilan pajak lesu akibat Covid-19. 

Menurut Ben, pendapatan berkisar 10-20 persen itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya di bulan yang sama yang mencapai 50-60 persen. “Saat ini hanya maksimal 20 persen dari target. Capaian itu masih jauh dari target tahun 2020 hingga Desember Rp 2 triliun. Padahal biasanya, bulan ini udah dapat separuhnya bahkan lebih,” terangnya. 

Pendapatan tersebut, lanjut Ben, didominasi dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Reklame. “Dari sektor PBB lumayan dari target Rp 250 miliar, yang sudah masuk 30 persen. Itu sudah sangat lumayan di tengah kondisi begini. Sementara bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) drop karena properti lesu, tapi sektor pajak reklame agak naik,” tuturnya.

Di Kota Tangerang, pada Januari hingga Februari 2020 pemasukan mencapai Rp 200 miliar, sedangkan untuk Mei PAD hanya Rp 68 miliar. Penurunan pendapatan ini terjadi semenjak PSBB dilakukan di Kota Tangerang. Terlebih lagi pemasukan yang didapat kebanyakan dari sektor industri kuliner dan juga tempat hiburan. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman menyebutkan, saat ini PAD Kota Tangerang menurun sebesar Rp 1,3 triliun.  “Diperkirakan menurun (PAD) sampai 1,3 triliun. Dan penurunan itu terjadi paling banyak dari pajak restoran, hotel, hiburan, retribusi pajak kendaraan bermotor,” katanya. 

Kabupaten Pandeglang, target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih rendah, padahal pemerintah daerah sudah menurunkan target PBB sebesar 50 persen dari Rp 22 miliar di masa pandemi Covid-19. Dari target PBB sebesar Rp 11 miliar, hingga Mei 2020 PBB yang masuk ke Kas Daerah baru sebesar 8 persen.

Bahkan kondisi keuangan Pandeglang terancam defisit. Sebab hingga Juni ini PAD menurun drastis hingga mencapai 40-60 persen. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Pandeglang, Iis Iskandar mengaku terpaksa untuk penanggulangan Covid-19, Pemkab Pandeglang harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

Kabupaten Lebak, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat mencatat terdapat penurunan PAD hingga Rp 87 Miliar. Kepala BPKAD Lebak, Budi Santoso mengatakan, pada 2020 ini PAD yang ditarget sebesar Rp 384,8  miliar, dan target tersebut turun Rp 87  miliar menjadi Rp 297,7 miliar, karena di refocusing untuk penanganan virus corona. ”PAD turun sebesar 87 M atau 22,66% dari target awal, ” kata Budi.

Kepala Bappeda Kabupaten Lebak, Hari Setiono mengatakan, ada pengurangan pada target pajak daerah, awalnya sebesar Rp 86 miliar, turun Rp 6,4 miliar atau 7.5%  menjadi Rp 79 miliar. “Pada periode Januari hingga Mei 2020 sendiri, total pendapatan pajak daerah baru masuk Rp33,6  miliar atau 42,14%  dari target Rp79 miliar,” kata Hari. 

Di Kota Serang, pendapatan asli daerah saat ini baru masuk sekitar 30 sampai 40 persen dari target yang ditetapkan. Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kota Serang, Hari Pamungkas menyebutkan, bukan hanya PAD Kota Serang yang mengalami penurunan, melainkan seluruh daerah merasakan dampak Covid-19. “Jadi kalau kaitan dengan kecukupan untuk berapa waktu, kami banyak ditransfer dari pusat hampir 60 persen. Kami berharap pusat juga tidak kekurangan, terjaga belanja sampai akhir tahun,” ujarnya.

Sementara, target pendapatan Pemprov Banten tahun anggaran 2020 juga diprediksi tidak tercapai. Dampak Pandemi Covid-19 membuat  PAD dan dana perimbangan dari pusat lesu. Dari target total pendapatan sebesar Rp 12,69 triliun diprediksi mengalami penyusutan senilai Rp 1,79 trilliun.  

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Opar Sohari mengatakan, jika PAD tahun ini mengalami penyusutan luar biasa, terutama dari sektor pajak kendaraan yang menjadi andalan.  Dalam kondisi normal pendapatan perhari dari kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) mencapai Rp 22 miliar, namun kini hanya Rp 6 miliar. “Meskipun sekarang pengurusan pajak kendaraan bisa online, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” ujarnya.  

Menurut Opar, dari target PAD sebesar Rp 12,69 triliun, hampir 50 persen lebih berasal dari sektor pajak kendaraan yang mencapai Rp 7,7 triliun. PAD murni Provinsi Banten tahun anggaran 2020 ditargetkan mencapai Rp 8,15 triliun, namun kini mengalami penyusutan sebesar Rp 1,754 triliun. 

Begitu juga dengan dana perimbangan yang menyusut Rp42,45 miliar dari target awal Rp4,44 triliun. Bahkan untuk menutupi biaya penanganan Covid-19, Pemprov Banten meminjam dana jangka pendek kepada Bank Jabar Banten (BJB) sebesar Rp 800 miliar. Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, pinjaman ini dilakukan untuk menutupi kekurangan dana dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Banten. “Seluruhnya akan dialokasikan ke penanganan Covid-19,” kata Rina. 

 

Menghidupkan Lagi Roda Ekonomi

Gerak ekonomi menjadi pertimbangan dasar ajakan Presiden Jokowi agar masyarakat berdamai dengan virus corona. Meski risiko kesehatan masih mengintai lantaran penularan virus masih terus terjadi, dan akan terus terjadi sebelum vaksin ditemukan sehingga kasusnya begitu fluktuatif. 

Jokowi mengungkapkan, kondisi perekonomian dunia saat ini tengah menghadapi situasi yang luar biasa sulit dalam menghadapi Covid-19, dan 215 negara saat ini tengah menghadapi darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari ancaman Covid-19 . 

Untuk itu, bersiaplah untuk kondisi dan hidup yang lebih menantang di masa-masa mendatang. “Saat ini dunia menghadapi kondisi yang luar biasa sulitnya,” kata Jokowi, saat memimpin rapat koordinasi nasional pengawasan internal pemerintah tahun 2020 yang disiarkan langsung melalui video conference, Senin (15/6/2020).

Menurut Jokowi,  semua negara berjuang menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dahsyat. Demand terganggu, supply terganggu, produksi juga bermasalah. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi cukup tajam akibat pandemi Covid-19 dan tengah berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi. 

Jokowi menegaskan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah mitigasi. Mulai dari sektor kesehatan hingga di bidang sosial maupun ekonomi yang terdampak akibat wabah Covid-19. “Semua langkah pemerintah yang cepat dan tepat harus akuntabel. Saya perlu mengingatkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Jokowi.

Tatanan hidup baru atau new normal, sekarang menjadi pilihan yang harus dijalani rakyat Indonesia, berdampingan hidup dengan musuh yang tak kasat mata namun tetap mematikan. Risiko tinggi memang, tapi roda ekonomi harus segera kembali berputar, semua sektor usaha harus segera berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi. Masyarakat  harus kembali memiliki kekuatan ekonomi, dan keuangan daerah dapat diselamatkan dari kebangkrutan lantaran pendapatan yang terus mengkerut. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.