Ormas Badak Banten Sebut APBDes di Lebak Didominasi Program Titipan

  • Whatsapp
Ratusan aktivis Ormas BAdak Banten menggelar aksi unjukrasa di Depan Kantor DPDM Lebak.

REDAKSI24.COM – Ratusan orang yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Badak menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (8/8/2019).

Mereka mempertanyakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2017 hingga 2019. Ormas Badak Banten mensinyalir banyak program titipan dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan untuk kepentingan masyarakat Lebak.

Bacaan Lainnya

Aktivis Ormas Badak Banten, Ahmad Taufik dalam orasinya menyebut, dari hasil kajian  pihaknya sejak tahun 2017, postur APBDes di Kabupaten Lebak didominasi program titipan yang patut  diduga bukan untuk kepentingan masyarakat desa, tapi untuk kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, pemerintah desa telah disetir sekelompok orang untuk menuai keuntungan pribadi dan kelompoknya, dengan cara memonopoli proyek pengadaan barang untuk program fisik pembangunan desa.

“Program pelatihan bagi perangkat desa pada tahun 2018 yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar perangkat desa, begitu juga pelatihan untuk perangkat desa tahun 2019,” ujar Ahmad Taufik.

Ahmad Taufik menyebut, DPMD lebih mengarahkan program pelatihan Public Speaking ketimbang menata personalia Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selama ini terkesan masih acak-acakan.

Ia menambahkan, hingga tahun 2019, keanggotaan BPD masih banyak yang semrawut. Validasi keanggotaan BPD juga diragukan, Karena banyak yang mengundurkan diri dan meninggal dunia, namun tidak dilakukan pergantian sebagaimana mestinya.

“Peran dan fungsi BKAD (Badan Koodinasi Antar Desa, red) yang sangat strategis belum juga dibenahi. Padahal berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 140 tahun 2017, keberadaan BKAD sangat vital bagi penguatan kelembagaan desa,” ujarnya.

Para pengunjukrasa pun meminta pihak tertentu untuk menghentikan program titipan dalam APBDes serta mendesak DPRD Kabupaten Lebak untuk membentuk Pansus tentang pengelolaan dana desa.

“Kami minta aparat hukum mengusut adanya dugaan penyalahgunaan wewenang di DPMD, dan mengusut dugaan monopoli pengadaan buku Perpusdes 2019. Kami juga mendesak bupati untuk mencopot pejabat DPMD yang terlibat program titipan APBDes,” tandasnya. (Yusuf/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.