Ombusman Bakal Usut Dugaan Pungli di Lapas Klas II A Serang

oleh -
Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala

SERANG,R24— Ombusman Republik Indonesia bakal usut dugaan adanya Pungutan Liar (Pungli) di Lapas Klas II A Serang, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang . Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaran pelayanan publik tersebut mengaku pengusutan tersebut diperlukan untuk membuktikan benar atau tidaknya adanya dugaan pungli di Lapas Serang tersebut.

Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala mengaku, sudah mendapat informasi terkait dugaan pungli di Lapas Klas II A Serang. Menurut Andianus, kendati baru dugaan, Ombusman akan melakukan pengecekan terhadapan dugan Pungli itu sesuai dengan tugas dan fungsi Ombusman.

“Biasanya sih hal itu (informasi dugaan pungli red), ada kebenaranya dalam situasi Lapas sekarang. Hal itu amat mungkin,” kata Andrianus kepada  kontributor Redaksi24.com, Selasa (14/5/2019).

Menurut Andrianus, Ombusman akan segera menginformasikan terkait adanya dugaan Pungli di Lapas Klas II A Serang ini ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM RI) melalui Direktorat Jendral Pemasayarakatan (Dirjen PAS).

 “Kami akan informasikan ke Dirjen PAS agar dibenahi. Mereka (Dirjen PAS red) selalu terima bila diingatkan,” tutupnya.

Dugaan Pungli di Lapas Klas II A Serang itu menarik perhatian aktivis antikorupsi dari Banten Bersih Aco Ardiansyah. Menurut Aco, Kemenhumkan RI harus segera menindaklanjuti dugaan Pungli tersebut. Selain itu, Aco juga meminta Satgas Saber Pungli untuk segera turun untuk melakukan pengusutan.

“Jika dugaan itu benar, saya minta Kemenhumkam segera melakukan pemecatan terhadap oknum-okunum yang terlibat,” tegas Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (Truth) ini dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan.

Menurut Aco, Lapas dan Rutan harus bersih dari pungli karena lembaga tersebut bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang tersangkut hukum. Selain itu, penerimaan, pendaftaran, dan penempatan Narapidana itu sudah ada aturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tagungjawab perawatan tahanan.

“Sesuai aturan yang berlaku, Lapas atau Rutan wajib memenuhi hak-hak para tahanan sebagaimana prinsip HAM,” tuturnya.

Aco mengungkapkan, Lapas dan Rutan sebagai lembaga pemerintah wajib memberikan pelayanan yang layak kepada seluruh elemen masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku. Artinya, petugas Lapas dan Rutan harus bersih dari  kejahatan yang bersifat korupsi.

“Sekali lagi, jika dugaan Pungli itu benar terjadi. Potret itu menunjukan bahwa manajemen Lapas rusak. Hal itu tentu meyimpang dari tujuan awal dibentuknya Lapas. Yang salah satunya, melakukan pembinaan terhadap narapidana,” ungkapnya. (imr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *