Ombudsman Fokus Tangani Kasus Sertifikat KPR BTN Bodong

oleh -
ombudsman
Plt Ombudsman Banten Teguh P Nugroho.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Ombudsman Banten akan menfokuskan penanganan terhadap maraknya kasus investasi perumahan subsidi yang mengatasnamakan syariah namun bodong. Pelabelan itu dinilai menjadi senjata bagi para developer untuk menarik minat masyarakat.

Pada kurun waktu 2019, banyak laporan yang masuk ke Ombudsman terkait maraknya  penjualan  rumah  bodong  oleh developer  dan  lembaga  keuangan  palsu. Para  developer  dan  lembaga  keuangan palsu  itu memakai  nama-nama  berbau  islam  dan  menyatakan  penjualan  perumahan  mereka berkonsep  Syari.

”Mereka  membuat  rumah  contoh,  memberi  nama  jalan  dengan  nama  islami,  dan melakukan  transaksi  tanpa  perbankan  dengan  meminta  uang  muka  dan  cicilan  pembayaran  rumah langsung  kepada  mereka  dengan  alasan  menghindari  riba,” ujar Plt Ombudsman Banten, Teguh  P Nugroho di kantornya, kawasan Ciracas, Kota Serang, Rabu (11/12/2019).

Menurut Teguh, untuk  lembaga  seperti  ini, ada  kekosongan  hukum  dan  kekosongan  pengawasan  dari  pemerintah. Karena mereka  bukan  developer dan  bukan  juga  lembaga  keuangan  yang  diawasi  PUPR  atau  OJK. Karena itu, pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan  konsep perumahan syariah yang tidak  jelas.

“Kami akan dorong OJK agar memberikan pengetatan pengawasan terhadap perbankan yang akan melakukan kerjasama dengan pilah developer, agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini,” katanya.

BACA JUGA:

. Pesan Ombudsman Untuk Kemenristek Dikti dan Rektor Kampus Terkait Demo Mahasiswa

. Pembentukan Ombudsman RI Perwakilan Kab/Kota se-Tangerang Raya dan Propinsi Banten Mendesak

. Wali kota Tangerang Resmikan Pembangunan Rumah Murah Bagi Pegawainya

Selain itu, beberapa kasus yang  menonjol di wilayah Ombudsman Banten dan akan menjadi perhatian lembaga pengawas publik ini, terkait kasus tidak diberikannya sertifikat kepada para nasabah BTN ketika mereka melunasi kredit KPR-nya.

“Kasus ini selaras dengan pernyataan kepala kantor wilayah II BTN Dewi Fitria Ningrum  yang mengatakan ada sekitar 16 ribu permasalahan sertifikat yang belum diselesaikan dan akan menjadi tunggakan,” kata Teguh.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Ombudsman dan jawaban dari pihak BTN, Ombudsman menenggarai ada dugaan mal adminitrasi kelalaian pihak BTN dalam memeriksa agunan KPR yang diajukan ke mereka.

BTN berkilah masalah belum diberikannya sertifikat oleh BTN kepada nasabah setelah mereka melunasi KPR-nya, bukan ranah mereka tapi ranah  developer dengan pembelinya. “Padahal sebagai pemberi kredit BTN harusnya memastikan semua agunana yang diajukan kepada mereka harus clean and clear ketika mereka menyetujui,”  paparnya.

Untuk  itu, Teguh menghimbau kepada masyarakat ketika melakukan transaksi KPR dengan bank manapun, namun lebih  khusus lagi dengan BTN, untuk memastikan agunan mereka baik berupa sertifikat hak milik maupun HGB telah dipecah dari sertifikat induk developer.

“Jangan tergiur dengan bantuan bank yang menyatakan masalah sertifikat nanti menyusul dan dibantu penyelesaiannya. Jangan seperti yang terjadi sekarang, ketika sertifikat tersebut tidak diberikan bank pemberi KPR, nasabah diharuskan berjuang sendiri untuk mendapatkan sertifikatnya,” tandasnya. (Luthfi/Difa)

No More Posts Available.

No more pages to load.