OJK Buka Pengaduan Bagi Warga Kota Tangerang Yang Jadi Korban Pinjol Ilegal di Hotline 157 

oleh -
Direktur Manajemen Strategi, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, Sabarudin.

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 1 DKI Jakarta dan Banten membuka layanan pengaduan bagi masyarakat Kota Tangerang, yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Masyarakat yang hendak mengadu dapat menghubungi nomor hotline OJK Provinsi Banten, di nomor telepon 157.

Pengaduan dari masyarakat itu akan di investigasi OJK bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, dan bilamana pinjaman online itu dinyatakan ilegal, Satgas bersama dengan kepolisian akan menindaknya.

Direktur Manajemen Strategi, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, Sabarudin menjelaskan bahwa hotline 157 dibuka untuk masyarakat umum atau masyarakat di Kota Tangerang, untuk mengadukan pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK

“Hotline 157 nanti dilihat oleh Satgas, kira-kira ini (pinjol) terdaftar atau engga, kalau engga terdaftar berarti salah satu objek (pemberantasan),” jelasnya di Gedung Pemkot Tangerang, Rabu (27/10/2021).

BACA JUGA: Polda Metro Jaya Gerebek Kantor Pinjol di Green Lake City Kota Tangerang

Sabarudin mengatakan pemblokiran pinjol ilegal dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), karena pinjol yang beredar saat ini memanfaatkan media online dan yang berhak memblokir adalah Kominfo. “Pinjol kan lewat online, lewat website dan sebagainya nah Kominfo yang bisa ngeblokir,” ujarnya.

Sabarudin mengungkapkan OJK memiliki kewenangan dalam hal perizinannya, dan terhadap pinjol yang tidak mendaftarkan bahkan tidak mendapatkan izin dari OJK akan ditindak oleh Satgas Waspada Investasi.

“Izinnya harus dari kami, berarti kami yang punya tanggungjawab. Tapi kalau yang ilegal bukan kami lagi. Tapi kami bekerjasama dalam bentuk Satgas Waspada Investasi dengan polisi-polisi,” ungkapnya.

Menurut Sabarudin, pengungkapan kasus pinjol oleh kepolisian yang terjadi saat ini merupakan pinjol ilegal. “Ilegal itu kan sesuatu liar, kan ada aturan main. Kalau mau bukin lembaga keuangan lapor ke kami apakah itu fintech dan lain sebagainya. Nanti kami lihat, investigasi resikonya, perlindungan konsumennya, dan bunganya. Kalau iya kita izinin kalau nggak kita tidak izinkan. Tapi kalau daftar aja nggak ya gimana bisa kita katakan legal, tahu-tahu timbul lewat hp,” pungkasnya. (Candra/Aan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.