Ogah Turunkan Tukin, Gubernur Banten Dinilai Melawan Mendagri

oleh -
pemprov banten
Pengamat Ekonomi Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Banten, Boyke Pribadi.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyoroti besarnya alokasi anggaran Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Banten. Mendagri menghimbau Pemprov Banten memangkas anggaran tersebut sebesar 20-30 persen guna efesiensi anggaran.

Namun himbauan tersebut sepertinya hanya isapan jempol belaka. Pemprov Banten akan tetap mempertahankan besaran Tukin sesuai Pergub No 2 tahun 2019 karena dinilai wajar dan mampu.

“Kenapa harus diturunkan, orang keuangan kita mampu kok!” ujar Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), Senin (18/11/2019).

WH menambahkan, pengeluaran Pergub itu sudah melalui kajian yang komprehensif dan terukur. Beberapa aspek juga dipertimbangkan. Hasilnya memang, secara finansial keuangan Banten mampu untuk memberikan Tukin dengan besaran yang sesuai dengan Pergub.

“Yang jadi masalah apa? Kalau keuangan tidak mampu, itu baru masalah. Lah, ini mah mampu kok! Jadi saya tidak akan mengubah Pergub,” tegasnya.

BACA JUGA:

. Soal Abaikan Mendagri, Sekda Banten Klaim Sesuai Aturan

. Pengangguran Membludak, Pemprov Banten Dinilai Minim Inovasi

. Soal Pernyataan Sukmawati Soekarnoputri, Begini Kata Gubernur Banten

Berdasarkan penjabaran Pergub No 2 tahun 2019, besaran Tukin di lingkungan Pemprov Banten bervariasi, Pejabat eselon I (Sekda) sebesar Rp76,5 juta. Pejabat eselon II/a yaitu asisten daerah Rp55 juta, staf ahli gubernur Rp40 juta. Selanjutnya, Kepala Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan Bapenda Rp55 juta.

Sementara, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya Rp47 juta. Berikutnya, eselon II/b yaitu Kepala Biro Hukum, Biro ARTP dan Biro Adpem Rp40 juta. Kepala Biro lainnya di angka Rp35 juta. Pejabat Eselon III/a meliputi di Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bapenda Biro Hukum dan Biro Adpem senilai Rp29 juga hingga Rp30.

Direktur RSUD Malingping Rp30 juta dan Wakil Direktur RSUD Banten Rp31 juta. Sementara Eselon III/a di OPD lainnya senilai Rp28,5 juta hingga Rp29,5 juta. Pejabat eselon IIIb sebesar Rp26 juta. Pejabat eselon IV/a  meliputi Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bapenda, Biro Hukum dan Biro Adpem Rp20 juta dan OPD lainnya Rp19 juta. Kepala Sekolah dan eselon IV/b lainnya Rp14 juta. Pejabat eselon IV/b (Kasubag TU sekolah) Rp13,5 juta.

Jabatan pelaksana umum golongan IV/d Rp9,5 juta, golongan IV/c Rp9,250 juta, golongan IV/b  menjadi Rp9 juta, golongan IV/a Rp8,750 juta. Golongan III/d Rp8,50 juta, golongan III/c Rp8,25 juta, golongan III/b Rp 8 juta dan golongan III/a Rp7,9 juta.

Kelas jabatan 6 pelaksana golongan IV Rp7,7 juta, golongan III Rp7,5 juta dan golongan II Rp7,25 juta. Kelas jabatan 5 golongan IV Rp7,15 juta golongan III Rp7 juta dan golongan II Rp6,75 juta. Kelas jabatan 4 pelaksana golongan Iic/Iid Rp6,5 juta dan golongan Iia/Iib Rp6,25 juta.

Kelas jabatan 3 pelaksana golongan Iic/Iid Rp6 juta dan golongan Iia/Iib Rp5,75 juta. Kelas jabatan 2 pelaksana Rp5,25 juta dan kelas jabatan 1 pelaksana Rp5 juta. Selanjutnya untuk jabatan fungsional auditor, pengawas penyelangga urusan pemerintah di daerah (P2UPD), audiwan dan widyaiswara terbagi dalam empat jenis. Kelas jabatan 13 Rp24 juta, kelas jabatan 11 Rp21 juta, kelas jabatan 9 Rp19 juta dan kelas jabatan 9 Rp17 juta.

Pengadaan barang dan jasa kelas jabatan 11 Rp24 juta, kelas jabatan 9 Rp19 juta dan kelas jabatan 8 Rp16 juta. Guru kelas jabatan 13 Rp 3,5 juta, kelas jabatan 11 Rp3 juta, kelas jabatan 9 Rp2,75 juta dan kelas jabatan 8 Rp 2,5 juta. Pengawas sekolah kelas jabatan 13 Rp11 juta, kelas jabatan 11 Rp10 juta, kelas jabatan 9 Rp9 juta dan kelas jabatan 8 Rp8,5 juta.

Jabatan fungsional lainnya untuk kelas jabatan 13 Rp15 juta, kelas jabatan 11 Rp13 juta dan kelas jabatan 9 Rp11 juta. Kemudian kelas jabatan 8 Rp10 juta, kelas jabatan 7 Rp9 juta, kelas jabatan 6 Rp7,5 juta serta kelas jabatan 5 Rp7 juta.

Menanggapi hal tersebut pengamat ekonomi Universitas Sultan Agung Tirtayasa Boyke Pribadi mengatakan, Pemprov Banten seharusnya mematuhi apa yang sudah diintruksikan pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri. Jika Pemprov tetap mengabaikan, lebih baik Banten membuat negara sendiri, sehingga lepas dari intervensi pemerintah pusat.

“Itu anjuran Mendagri yang harus dilaksanakan Pemprov Banten, jika tidak dilaksanakan berarti Gubernur Banten sengaja melawan pemerintah pusat,” katanya, Senin (18/11/2019).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mendagri telah melakukan kajian terhadap Pergub tersebut. Hasilnya Pemprov Banten dihimbau untuk melakukan efesiensi anggaran antara 20-30 persen. Hasil dari efesiensi tersebut akan diperoleh anggaran sekitar Rp100 miliar yang bisa dialokasikan untuk pembangunan daerah. (Luthfi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *