Ngeyel, Baru Disegel Satpol PP, SPBU Indomobile di Pandeglang Buka Lagi

  • Whatsapp
spbu mobil
SPBU Mobil di kawasan Kanangan, Kecamatan Menes, PAndeglang nampak melayani pembeli, Senin (6/7/2020).

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Pasca ditutup paksa Sapol PP dan anggota DPRD Pandeglang, pada Kamis (2/7/2020) lalu, SPBU milik PT Indomobile di beberapa titik di Pandeglang kembali beroperasi. Seperti di SPBU Mobil Kanangan, Kecamatan Menes dan di kawasan Carita.

Sebelumnya, jajaran Satpol PP bersama Komisi I DPRD dan petugas DMPTSP Pandeglang, telah menutup paksa SPBU Mobil milik PT Indomonile di Kecamatan Karangtanjung. Penutupan itu menandai penutupan seluruh SPBU Mobil lanatran belum memiliki izin.

Bacaan Lainnya

Namun dari pantauan Redaksi24.com, SPBU Mobil di Desa Kanangan, Kecamatan Menes, Pandeglang, nampak beroperasi melayani warga yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM). Sejumlah warga juga menginformasikan SPBU Mobil di Kecamatan Carita juga tetap telah beroperasi.

BACA JUGA: SPBU Mobil Milik PT Indomobile Disegel Satpol PP Pandeglang

Salah seorang pekerja di stasiun SPBU Mobil Kanangan, yang tidak mau menyebutkan namanya mengaku, tidak tahu alasan dioperasikannya lagi SPBU tersebut. “Saya tidak tahu apa – apa, saya hanya bekerja di sini,” singkatnya, Senin (6/7/2020).

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Pandeglang, Miftahul Farid Sukur mengatakan, pihaknya mendorong DPMPTSP agar tidak memberikan izin sama sekali bagi perusahaan pengecer bahan bakar tersebut. Karena pengelolanya sudah membandal, dan menganggap remeh regulasi pemerintah daerah.

“Sekalian Pemkab jangan memberi izin agar menjadi catatan untuk pengusaha lain. Kami memang butuh investor untuk meningkatkan PAD, tapi harus sesuai aturan, jangan sampai membuat citra atau marwah Pemkab juga menjadi kerdil,” ungkapnya.

Menurutnya, bukan hanya masalah perizinan, namun pengusaha SPBU itu juga dinilai bermasalah dalam mekanisme dan pola kerja tidak sesuai aturan yang ada. Salah satunya keselamatan kerja bagi karyawan juga menjadi sorotan lembaganya.

“Saat hearing dengan kami, mereka (pengeloa SPBU) sudah komitmen untuk menutup sendiri sampai izin keluar, tapi buktinya masih membandel. Selain itu pekerja hanya digaji Rp1,2 juta per bulan. Yang saya sayangkan itu tanpa ada perjanjian kontrak dan tidak ada asuransi kecelakaan kerja,” ujarnya.

BACA JUGA: Banyak SPBU Mini Mobil di Pandeglang Tidak Berizin

Politisi Golkar itu mengaku, dengan telah dilabraknya komitmen awal tersebut, akan menurunkan harkat martabat pemerintah daerah selaku pemegang regulasi. Sebab itu, pihaknya menegaskan agar DPMPTSP tidak serta merta mengeluarkan izinnya tanpa ada kajian yang matang.

“Intinya pengelola tidak mengikuti aturan yang ada. Maka harus ditindak tegas, dan sekalian jangan dikeluarkan izinnya,” tegas Farid.

Sementara itu, Kabid Pengendalian Perizinan DPMPTSP Pandeglang, Hasan Ansori memastikan pangkalan tersebut belum memiliki izin lengkap, pihaknya akan berkoordinasi dengan penegak Perda untuk melakukan penindakan lagi.

“Kami belum mengeluarkan izinnya. Nanti kami akan koordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan tindakan penutupan lagi,” tandasnya. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.