New Normal Jurus Keluar Dari Lubang Jarum Ekonomi

  • Whatsapp
Ilustrasi Lubang Jarum Ekonomi Sorot Tajam
Ilustrasi/Ozi

Oleh Endang JP, Pemred Redaksi24.com

REDAKSI24.COM,–Berdamai dengan virus corona, pilihan cukup beresiko di tengah belum redanya ancaman pandemi virus yang pertama kali merebak di Wuhan, Cina pada Desember 2019 itu, dan menginvasi Indonesia sejak awal Maret lalu.

Bacaan Lainnya

Pilihan berdamai diambil setelah dalam sekejap ekonomi terdampak hebat, hingga semua sektor ekonomi terjungkal terutama industri akibat terhentinya rantai perdagangan dan pasokan bahan baku.

“Artinya, sampai ditemukan vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan,” kata Presiden Joko Widodo, awal Mei lalu.

Gerak ekonomi menjadi pertimbangan dasar ajakan Jokowi agar masyarakat berdamai dengan virus corona. Meski risiko kesehatan masih mengintai lantaran penularan virus masih terus terjadi, dan akan terus terjadi sebelum vaksin ditemukan sehingga kasusnya begitu fluktuatif.

Update per 1 Juni 2020 jumlah positif Covid-19 sebanyak 26.940, sejumlah 7.637 dinyatakan sembuh, dan 1.641 meninggal dunia. Sementara jumlah provinsi yang terpapar sebanyak 34 provinsi, dan 416 kabupaten/kota.

Di sisi lain, ada sejumlah daerah yang angka kasus positif Covid-19 masih tinggi. “Angka (kasus Covid-19) yang masih cukup tinggi terjadi di DKI, di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat, dan di Kalimantan Selatan,” kata Juru Bicara Pemerintah Khusus Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (1/6/2020). 

Masih tingginya angka penularan virus itu, wajar jika muncul polemik luas di publik terkait wacana bakal diberlakukannya kenormalan baru atau new normal. Bahkan sebagian kalangan kedokteran menilai lebih baik bangsa ini bersiap menghadapi perang panjang melawan Covid-19 itu. Sebab, ada sejumlah risiko yang tak ringan bila pemerintah mengambil kebijakan pelonggaran tersebut.

Menurut Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman, relaksasi PSBB dengan mengizinkan kembali pelaku industri beraktivitas harus dilakukan secara bertahap. Dia menyarankan pemerintah membuat skala prioritas untuk menentukan sektor usaha yang bisa dibuka lebih cepat, seperti produksi makanan, minuman, obat, dan alat-alat kesehatan.

Meski demikian, Dicky menyebutkan bahwa hal terpenting yang harus dilakukan saat PSBB dilonggarkan adalah meningkatkan kapasitas pemeriksaan. Sedangkan, rasio tes Covid-19 di Indonesia baru 654 per satu juta penduduk.

Kondisi Ekonomi Sangat Berat

Ekonomi Indonesia saat ini masuk dalam kondisi sangat berat. Kondisi ini diperkuat dengan jumlah pekerja yang dirumahkan maupun kena PHK mencapai jutaan orang.

Kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia menyebutkan, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan di-PHK sudah mencapai 6 juta lebih. Menurut Kadin harus dicari solusi dan strategi agar tekanan ekonomi tidak semakin berat. 

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, pada kuartal I 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97%. Sebuah angka yang membuat kaget banyak orang. Pasalnya, sebelumnya pemerintah sempat merilis angka proyeksi ekonomi yakni di level 4,5%-4,7% namun jauh berbeda dengan angka realisasi.

Menurut Rosan, pada kuartal II 2020 Kadin memproyeksi ekonomi nasional akan lebih berat dibanding kuartal I 2020. Ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi 3-5%.

“Angka dari kami kuartal II ini minus 3-5%, karena pertumbuhan ekonomi kita didominasi oleh konsumsi domestik sekitar 57%, investasi 32%, belanja pemerintah 7-8% dan sisanya ekspor impor. Sekarang yang terganggu itu konsumsi domestiknya,” ujar dia.

Padahal terganggunya konsumsi terjadi pada Maret di 2 minggu terakhir. Namun ini berdampak dahsyat pada konsumsi masyarakat dan menyebabkan perekonomian turun.

Rosan menjelaskan data yang masuk dari transportasi darat yang melaporkan sudah ada 1,4 juta orang yang dirumahkan. Kemudian perhotelan 430.000 orang, restoran 1 juta orang, tekstil 2,1 juta orang, alas kaki dan sepatu 500.000 orang, ritel 400.000.

Selain itu industri otomotif juga saat ini sedang terseok-seok. Kemudian industri farmasi juga mengalami tekanan.

“Otomotif melaporkan mereka dulu target 1 juta kendaraan terjual, tapi sekarang 400.000 saja sudah bersyukur. Saya tidak bicara perhotelan lagi ya, farmasi kita sangka masih oke ternyata asosiasi lapor ke saya sulit juga,” imbuh Rosan.

Tekanan pada industri farmasi juga karena harga bahan baku impor yang melambung tinggi, seluruh negara berebut bahan baku, dolar AS naik, apalagi dengan utang obat BPJS.

“Farmasi itu tertekan, bahan baku mahal diutang BPJS sampai Rp 6 triliun, dolar naik dan mereka juga dalam kondisi seperti ini tidak bisa menaikkan harga,” ujar dia.

Saat ini seluruh sektor di dunia usaha sedang bertahan dengan mengatur cash flow. Apalagi saat ini masih dalam kondisi ketidakpastian.

“Kita saat ini memang masih dalam periode ketidakpastian dan kita belum tahu kapan secara pasti ini akan berakhir. Menurut WHO kita masih harus berdampingan dengan virus sampai vaksin ditemukan,” katanya.

Pendapatan Asli Daerah Menyusut Drastis

Berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusut drastis. Ada yang menurun sampai separuh, ada juga yang menurun 30 %.

Di Provinsi Banten, sejumlah daerah dilaporkan hingga Mei ini pendapatan daerah terus merosot. Kota Tangerang, pada Januari hingga Februari 2020 pemasukan mencapai Rp 200 miliar, sedangkan untuk Mei PAD hanya Rp 68 miliar. Penurunan pendapatan ini terjadi semenjak PSBB dilakukan di Kota Tangerang. Terlebih lagi pemasukan yang didapat kebanyakan dari sektor industri kuliner dan juga tempat hiburan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman menyebutkan, saat ini PAD Kota Tangerang menurun sebesar Rp 1,3 triliun. 

“Diperkirakan menurun (PAD) sampai 1,3 triliun. Dan penurunan itu terjadi paling banyak dari pajak restoran, hotel, hiburan, retribusi pajak kendaraan bermotor,” katanya.

Kabupaten Pandeglang, target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih rendah, padahal pemerintah daerah sudah menurunkan target PBB sebesar 50 persen dari Rp 22 miliar di masa pandemi covid-19. Dari target PBB sebesar Rp 11 miliar, hingga Mei 2020 PBB yang masuk ke Kas Daerah baru sebesar 8 persen.

Sementara, target pendapatan Pemprov Banten tahun anggaran 2020 juga diprediksi tidak tercapai. Dampak Pandemi Covid-19 membuat  PAD dan dana perimbangan dari pusat lesu. Dari target total pendapatan sebesar Rp12,69 triliun diprediksi mengalami penyusutan senilai Rp1,79 trilliun. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Opar Sohari mengatakan, jika PAD tahun ini mengalami penyusutan luar biasa, terutama dari sektor pajak kendaraan yang menjadi andalan.  Dalam kondisi normal pendapatan perhari dari kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) mencapai Rp22 miliar, namun kini hanya Rp6 miliar.

“Meskipun sekarang pengurusan pajak kendaraan bisa online, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” ujarnya. 

Menurut Opar, dari target PAD sebesar Rp12,69 triliun, hampir 50 persen lebih berasal dari sektor pajak kendaraan yang mencapai Rp7,7 triliun. PAD murni Provinsi Banten tahun anggaran 2020 ditargetkan mencapai Rp 8,15 triliun, namun kini mengalami penyusutan sebesar Rp1,754 triliun. Begitu juga dengan dana perimbangan yang menyusut Rp42,45 miliar dari target awal Rp4,44 triliun.

Bahkan untuk menutupi biaya penanganan Covid-19, Pemprov Banten meminjam dana jangka pendek kepada Bank Jabar Banten (BJB) sebesar Rp800 miliar. Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, pinjaman ini dilakukan untuk menutupi kekurangan dana dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Banten.

“Seluruhnya akan dialokasikan ke penanganan Covid-19,” kata Rina.

Keluar Dari Lubang Jarum Ekonomi

Upaya Presiden Jokowi untuk menciptakan kondisi new normal sudah terlihat dari kebijakan anak buahnya di kabinet. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, misalnya, mengizinkan transportasi antarwilayah kembali beroperasi dengan syarat ketat, termasuk surat dinas dan hasil tes negatif Covid-19.

Kebutuhan ekonomi di tengah pandemi adalah alasan utama pemerintah untuk mulai merancang kondisi new normal. Tak bisa dipungkiri, penutupan pabrik-pabrik akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk membendung penularan Covid-19 berimbas pada naiknya angka pengangguran. “Kondisi yang terkena PHK, masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi, ini harus dilihat. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari Covid-19,” kata Jokowi dalam siaran pers, Jumat, 15 Mei 2020 lalu.

Sejak awal Maret pertama kali terkonfirmasi ditemukannya kasus positif Covid-19 di Indonesia dampaknya begitu dahsyat terhadap perekonomian. Menciptakan kondisi new normal merupakan upaya pemerintahan Jokowi untuk keluar dari lubang jarum ekonomi yang kian menghimpit, dan terpuruk akibat dampak pandemi virus corona yang entah sampai kapan akan berakhir. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.