Nelayan Bojonegara Adukan Perusahaan Wilmar ke DPRD Banten

  • Whatsapp
lapor ke dewan
Nelayan Bojonegara, Kabupaten Serang, melaporkan Wilmar ke DPRD Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Sejumlah nelayan dari Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten mengadukan aktivitas pengerukan lumpur laut yang dilakukan perusahaan Wilmar ke DPRD Banten. Pengerukan itu dinilai ilegal karena belum mempunyai Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dari Dirjen Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan RI.

Hal tersebut dikatakan kordinator Aliansi Nelayan Kampung Pangsoran, Bojonegara, Sarkani. Menurut Sarkani, Wilmar sejauh ini baru mengantongi izin Analisis Dampak Lingkungan (Andal), sedangkan untuk izin pengerukan lumpur laut sampai saat ini belum ada.

Bacaan Lainnya

Sementara itu aktivitas pengerukan sudah dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal besar dan lumpurnya dibuang ke area Pulau Panjang. “Ini jelas sangat merugikan nelayan lokal, baik yang ada di Bojonegara maupun di Pulau Panjang,” katanya usai audiensi dengan komisi IV DPRD Banten, Rabu (23/10/2019).

BACA JUGA:

. Soal Raperda Zonasi Pesisir, Ratusan Nelayan Datangi Lagi DPRD Banten

. Nelayan Tagih Janji Gubernur Banten

. Tangkapan Melimpah, Nelayan Carita Pandeglang Ruat Laut

Efek dari aktivitas itu, lanjut Sarkani, para nelayan susah mencari ikan, termasuk di Pulau Dadapan yang menjadi lumbung ikan-ikan mahal, kini kondisinya sudah dirusak. “Bahkan sekarang, para aparat melarang kami agar jangan mencari ikan di sekitar pulau itu dengan alasan sudah dimiliki Wilmar,” katanya.

Para aparat yang berjaga di Perusahaan Wilmar itu statusnya masih aktif berdinas. Selain melarang warga melakukan aktivitas mencari ikan di perairan yang dinilai sudah dimiliki Wilmar, para aparat itu juga melakukan sweeping ke rumah-rumah warga untuk berhenti mencari ikan di sekitar lokasi proyek.

“Pelarangan aparat ini sangat kami sayangkan. Peran TNI yang seharusnya mengayomi masyarakat, ini justru menakuti masyarakat. Terlebih dengan kepentingan perusahaan swasta,” ujarnya.

Dalam kondisi normal, pendapatan para nelayan bisa mencapai Rp3 juta dari hasil jual tangkapan ikan dalam sehari. Namun setelah adanya proyek ini, kondisinya sangat memprihatikan, dalam sehari paling hanya mampu mendapat Rp300 ribu.

Aktivis pengerukan ilegal itu juga diamini Ketua Fraksi PAN dari Komisi IV DPRD Banten, Dede Rohana. Menurut Dede, Wilmar itu sampai sekarang baru mempunyai izin Andal, sedangkan untuk izin SIKK-nya belum ada.

Karena itu, jika warga menemukan aktivitas pengerukan, dia menyarankan untuk melaporkan kepada dewan disertai dokumentasinya, agar bisa ditindaklanuyti. “Kami akan panggil pihak-pihak terkait, terutama Wilmar, Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup dan dinas-dinas lainnya yang terkait untuk diminta penjelasani,” ujarnya.

Dede juga menyayangkan terlibatnya aparat aktif dalam pengamanan perusahaan asal Cina tersebut. Untuk itu dia juga akan minta penjelasan dari pihak perusahaan. Proyek perusahaan Wilmar ini menjadi proyek terbesar di Banten, dengan panjang dari darat ke laut sekitar 2,5 Km, sedangkan lebarnya mencapai 8 ribu hektar. (Luthfi/Difa)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.