Nah Loh, Di Surabaya Pelanggar prokes diblokir data kependudukannya

SURABAYA, REDAKSI24.COM–Pelanggar protokol kesehatan atau Prokes di Kota Surabaya, Jawa Timur, jika selama tujuh hari setelah dilakukan penindakan belum membayar denda administratif yang dikenakan, maka data kependudukannya diblokir.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Eddy Chrisijanto mengatakan, pelanggar protokol kesehatan yang disanksi administratif itu dilakukan penyitaan kartu tanda penduduk (KTP) dan diwajibkan membayar untuk syarat pengambilannya.

Bacaan Lainnya

“Apabila dalam kurun waktu tujuh hari mereka tidak melakukan pembayaran, Satpol PP melaporkan ke Dispendukcapil untuk dilakukan pemblokiran data kependudukan,” katanya, Jumat (22/1/2020).

Untuk syarat pengambilan KTP sendiri, imbuh dia, pelanggar prokes diwajibkan membayar denda administrasi via transfer ke rekening kas daerah.

“Mereka kita kasih waktu tujuh hari untuk membayar dan mengambil KTP,” ujarnya.

sementara untuk pelanggar Prokes dari luar Surabaya, lanjut Eddy, nanti Dispendukcapil Surabaya akan menghubungi ke Dispendukcapil kabupaten/kota dimana dia berasal.

“Karena yang kita khawatirkan adalah mereka pakai surat keterangan kehilangan (KTP) terus membuat lagi,” katanya.

Eddy menambahkan, dari hasil penindakan yang dilakukan Satpol PP selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini, ada sekitar 200 warga yang sudah dilakukan pemblokiran KTP.

Sementara di jajaran 31 kecamatan, sekitar 70 orang sudah dilakukan pemblokiran. “Setelah tujuh hari dilakukan penindakan (apabila tidak diambil KTP-nya), itu kita kirim ke Dispendukcapil sesuai nama dan alamat serta NIK (Nomor Induk Kependudukan),” katanya. (Abdul Hakim/ant/ejp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.