Mulai Januari Ini, Bupati Pandeglang Dilarang Mutasi Pejabat

  • Whatsapp
bawaslu pandeglang
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Pandeglang, Banten, Fauzi Ilham.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, melalui Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Banten, memberikan warning kepada kepala daerah, dalam hal ini Bupati Pandeglang, Irna Narulita untuk tidak melakukan mutasi pejabat mulai Januari 2020 ini.

Larangan kepala daerah melakukan rotasi atau mutasi pejabat yang disampaikan Bawaslu RI melalui Bawaslu Pandeglang itu, mengingat waktu pelaksanaan penetapan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 yaitu pada tanggal 8 Juli 2020.

Bacaan Lainnya

Larangan mutasi pejabat bagi kepala daerah yang daerahnya hendak melaksanakan Pilkada juga sesuai lampiran Peraturan KPU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Pandeglang, Fauzi Ilham mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Bawaslu RI yang bersifat urgen sejak tanggal 30 Desember 2019 lalu.

Dalam surat tersebut disampaikan, ada perubahan yang harus diawasi, salah satunya terkait dengan rotasi dan  mutasi jabatan. Pihaknya mendapatkan surat dari Bawaslu RI terkait instruksi pengawasan tahapan pencalonan.

“Hari ini juga kami buat suratnya yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang program dan kegiatan,” ungkap Fauzi, di Kantor Bawaslu Pandeglang, Kamis (2/1/2020).

BACA JUGA:

. Bawaslu Pandeglang Minta Anggota Panwascam Taat Kode Etik

. DKPP RI Diminta Evaluasi Bawaslu Pandeglang

. Pengurus PAN Mengundurkan Diri dari Calon Panwascam Carita Pandeglang

Lanjut Fauzi, terhitung sejak 8 Januari 2020, pemerintah daerah dilarang melaksanakan rotasi atau mutasi pejabat sesuai isi surat intruksi Bawaslu RI tersebut. “Pada intinya di dalam surat itu, kepala daerah mulai bulan ini tertanggal 8 Januari dilarang melakukan rotasi mutasi pejabat, yang dihitung dari enam bulan sebelum penetapan pasangan calon dalam Pilkada 2020,” tegasnya.

Dalam menindak lanjuti surat dari Bawaslu RI tersebut, pihaknya juga akan segera membuat posko pengaduan terkait dengan pengawasan rotasi mutasi pejabat tersebut. “Kami juga akan membuka posko pengaduan terhadap laporan adanya pergantian atau pencopotan jabatan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan,” tandasnya.(Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.