Mulai Hari Ini, Guru di Banten Mengajar Secara Online di Rumah

  • Whatsapp
guru banten
Gubernur Banten, Wahidin Halim bersama tiga kepala daerah di Tangerang menetapkan KLB corona untuk wilayah Tangerang Raya.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Gubernur Banten mengumumkan mulai hari ini, Selasa (17/3/2020) guru sekolah di Provinsi Banten diperkenankan mengajar dengan jarak jauh atau secara online kepada siswa di rumah.

Kebijakan ini menyusul penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah virus corona atau Covid-19 yang berdampak kepada semua intansi pendidikan melakukan sistem kegiatan belajar mengajar (KBM) di rumah.

Bacaan Lainnya

Sebelumnya, peran guru dalam pembelajaran online untuk memandu dan berkomunikasi dengan orang tua siswa mengenai tema/materi yang dipelajari tetap dilakukan di sekolah. Kemudian akan melakukan evaluasi hasil kerja siswa pada saat siswa kembali masuk sekolah.

“Info pagi ini saya sudah intruksikan pada kepala dinas pendidikan agar guru juga dirumahkan, kerja dari rumah dengan sistem daring atau online,” turur Gubernur Banten, Wahidin Halim melalui video yang diterima kalangan wartawan di Banten.

BACA JUGA:

Gubernur Banten Tetapkan Corona sebagai Kejadian Luar Biasa

. Gubernur Banten dan Kepala Daerah Se-Tangerang Raya Tetapkan KLB Wabah Corona

Antisipasi Corona, Gubernur Banten Minta Sumbangan ke  Pengusaha

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, total jumlah guru di Provinsi Banten lebih dari 13 ribu lebih. Sebanyak 5.905 guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebanyak 8.700 guru berstatus non PNS.

“Karena yang kami bangun setelah diliburkan mesti belajar maya melalui teknologi informasi sistem online. Mulai hari ini, bahkan ASN juga sesuai edaran Menpan RB pekerjaan yang bisa dibawa pulang sedang kami diskusikan kami godok dan evaluasi,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BKD Banten Komarudin mengatakan, kelompok ASN yang bekerja di bidang pelayanan masyarakat tetap ngantor seperti biasa. Seperti Samsat, rumah sakit, perpustakaan, Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) dan Dinas Perhubungan diwajibkan tetap bekerja di kantor.

“Yang bekerja di pelayanan itu tetap berjalan jadi kalau ada kebijakan kerja di rumah kami tidak bisa karena pelayanan harus jalan,” katanya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.