MUI Apresiasi Gubernur Papua Larang Peredaran Miras

  • Whatsapp
MUI mengapresiasi Gubernur Papu Lukas Enembe yang melarang peredaran minol
Sekjen MUI Anwar Abas di Jakarta, Jumat, menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah Gubernur Papua Lukas Enembe yang akan melarang peredaran minuman beralkohol (minol) di Provinsi Papua.(Photo: MUI)

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengapresiasi langkah Gubernur Papua Lukas Enembe yang akan melarang peredaran minol (minuman beralkohol) di provinsinya.

“Pendekatan beliau menurut saya jelas bukan pendekatan agama tapi adalah pendekatan rasional atau ilmu dan budaya. Karena beliau tahu minum minuman keras atau minol itu berkorelasi dengan produktivitas, kesehatan dan kematian,”ujar Anwar kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Bacaan Lainnya

Anawar menilai, Gubernur Lukas benar-benar ingin melindungi masyarakat Provinsi Papua dengan larangan miras melalui pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2013.

Gubernur Papua, menurutnya,  ingin menekan dampak negatif miras yang membuat produktivitas warganya banyak terganggu karena konsumsi minol.

Kata Anwar, Gubernur Lukas menyebut penjual miras membuat banyak orang asli dan putra Papua yang meninggal akibat miras. “Beliau melihat gara-gara minuman keras produktivitas rakyatnya menjadi bermasalah sehingga keinginan beliau untuk memajukan provinsinya terkendala oleh budaya dan perilaku sebagian rakyatnya yang tidak mendukung,” kata dia.

Terkait masalah peredaran miras, Anwar mendesak agar pemerintah dan DPR juga ikut memperhatikan peredaran miras di tengah masyarakat dengan mengeluarkan peraturan yang tidak kontraproduktif.

“Pemerintah dan DPR jangan membuat peraturan yang akan membuat rakyatnya akan jatuh sakit dan atau akan terkena penyakit serta melanggar ajaran agamanya, apalagi kalau kita ingat bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa,” katanya.

“Kesimpulannya, miras itu dampak buruknya lebih besar dari manfaatnya, baik ditinjau dari segi agama maupun dari segi ilmu terutama ilmu kesehatan,”pungkasnya.

Beri masukan

Dikutip dari laman mui.or.id, Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan, Rofiqul Umam Ahmad,  mengharapkan RUU Minol yang saat ini sedang berproses DPR harus masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas.

Usulan RUU Minol sebenarnya sudah diusulkan pada 2019 lalu namun kemudian terjadi dinamika dalam pembahasannya dan sekarang diajukan lagi untuk dibahas. Dari penjelasan DPR, meredupnya pembahasan RUU ini  karena terdapat ketidaksepakatan mengenai istilah “Larangan”.

“Kalau mengenai judul, itu bisa dibahas apakah larangan atau yang lainnya, itu bisa dimusyawarahkan, namun yang prinsip adalah bagi Indonesia yang menjunjung tinggi agama, sangat penting adanya peraturan tentang Minol tersebut,” ujar Rofiqul, di Jakarta Kamis.

Dikatakannya, dalam pandangan Islam, minuman beralkohol merupakan induk dari segala kejahatan.

“Orang kalau sudah minum-minuman keras kemudian dia mabuk, bisa melakukan apa saja yang merusak dirinya, mengancam jiwa orang lain, termasuk melakukan kejahatan,” ujarnya.

Rofiqul melanjutkan, usulan MUI agar RUU Minol dimasukkan dalam Prolegnas ini tidak bermaksud menguntungkan Islam semata. Dia melihat, di dalam RUU Minol, sudah ada pengecualian penyesuaian untuk setiap agama dan kepercayaan.

“Kalau ada penggunaan Minol untuk kepentingan tertentu dikecualikan, kalau untuk memenuhi hasratnya saja, ini yang perlu dikendalikan dan dibahas,” paparnya.

Dia mengatakan, MUI sejak tahun 2017 sudah membahas masalah ini dan merancang materi yang mendalam. Karena itu, MUI siap memberikan masukan untuk menyempurnakan RUU ini bila diperlukan.

“MUI siap memberikan kontribusi pemikiran untuk menyempurnakan, memberikan saran, dan untuk RUU tersebut karena MUI telah menyusun kajian terkait RUU tersebut sudah lama sejak tahun 2017,”jelas Rofiqul.(Jay De Menes/ANTARA)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.