Muhammadiyah Desak KPU dan Pemerintah Tunda Pilkada 2020

  • Whatsapp
Muhammadiyah mendesak KPU dan Pemerintah menunda pilkada dalam situasi pandemi sehingga keselamatan masyarakat harus diutamakan
Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti

JAKARTA, REDAKSI24.COM— PP (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pemerintah untuk menunda tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak karena dalam situasi pandemi sehingga keselamatan masyarakat yang harus diutamakan.

Hal tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat dan belum usai serta pemerintah diminta mengutamakan keselamatan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Pernyataan sikap PP Muhammadiyah itu disampaikan oleh Sekretaris Umum, Abdul Mu’ti lewat konferensi pers  secara daring, Senin (21/9/2020). “Untuk menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan,” kata Mu’ti.

PP Muhammadiyah lalu meminta pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan DPR untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini. Dirinya menegaskan bahwa keselamatan bangsa serta keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada.

BACA JUGA:Muhammadiyah Minta Presiden Jokowi Evaluasi Penanganan Pandemi

“Kita lihat baru pendaftaran dan sosialisasi saja terjadi klaster-klaster baru. Bahkan kita liat kekhawatiran semua pihak pelaksanaan pilkada gak mematuhi protokol, perayaan-perayaan dilakukan, dan pengumpulan massa terjadi,” ujar Mu’ti.

Sebagai informasi, dorongan penundaan Pilkada serentak 2020 menguat, hal tersebut dikarenakan banyak pasangan calon yang melanggar protokol dengan membawa massa saat mendaftar ke KPU pada 4-6 September lalu.

Bawaslu bahkan telah mencatat sebanyak 316 bapaslon dari 243 daerah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pendaftaran.

Sebelum PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meminta pemerintah untuk menunda tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Selain itu juga ada organisasi dan kelompok masyarakat lainnya yang berharap pilkada ditunda.

Semua permintaan itu dilandasi kecemasan akan pandemi virus corona di Indonesia yang belum berakhir. Terlebih, kasus positif masih terus bertambah dengan angka ribuan setiap hari. (Agung/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.