MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Buruh Minta Pemkot Tangerang Tetap Berlakukan UU No 13/2003 Tentang Pengupahan

oleh -
Ilustrasi: Demo Buruh Kota Tangerang.

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM- Kalangan buruh di Kota Tangerang, Banten, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengikuti perhitungan kenaikan upah berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang pengupahan. 

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memutuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional atau tidak berdasarkan konstitusi atau melanggar Undang-undang.

Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3), Dedi Sudrajat mengatakan usai keputusan MK tersebut, Pemda Kota Tangerang harus mengikuti perhitungan kenaikan upah berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003, tentang pengupahan.

“Iya betul. Belum lagi kerugian adanya UU Cipta Kerja itu upah sektoral hilang dan formula penetapan upah minimum merugikan,” kata Dedi melalui pesan singkat kepada Redaksi24.com, Jumat (26/11/2021).

BACA JUGA: Ratusan Buruh Demo Minta Wali Kota Tangerang Rekomendasikan UMK Naik 13,5 Persen

Dedi menjelaskan turunan dari UU Cipta Kerja seperti Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 tahun 2021, tentang perjanjian kerja waktu tertentu, seperti alih daya, waktu Kerja dan waktu istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja. Lalu PP nomor 36 tahun 2021, tentang pengupahan tidak berlaku lagi.

“Karena tindakan atau kebijakannya bersifat strategis dan berdampak luas seperti yang dimaksud pada Putusan MK tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Tangerang, Hardiansyah mengungkapkan putusan ini patut diapresiasi karena MK mengkonfirmasi buruknya proses perumusan UU Cipta Kerja. Bila tidak ada putusan ini, maka praktik buruk bisa mendapat legitimasi, sehingga mungkin akan terus berulang. 

“Namun demikian, bila dilihat dari amar putusan dan adanya 4 dari 9 hakim yang berpendapat berbeda, putusan ini memang seperti jalan tengah, dan jalan tengah ini sesungguhnya menimbulkan kebingungan karena putusan ini mengatakan bahwa sebuah proses legislasi inkonstitusional,” ungkapnya.

“Artinya sebenarnya sebuah produk yang dihasilkan dari proses yang inkonstitusional ini juga inkonstitusional, sehingga tidak berlaku. Tetapi putusan ini membedakan antara proses dan hasil, sehingga yang dinyatakan inkonstitusional hanya prosesnya, tetapi UU nya tetap konstitusional dan berlaku,” pungkasnya. (Candra/Aan).

No More Posts Available.

No more pages to load.