Miris, Maksud Hati Ingin Bantu Kakak, Zaki Baru Tahu Dirinya Juga Ternyata Korban Mafia Tanah

oleh -
Mafia Tanah Tangerang

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM–Miris nasib yang menimpa Zaki warga Surya Bahari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang ini. Saat dirinya membantu  warga untuk memperjuangkan hak tanahnya, justru dirinya baru  ternyata dirinya juga korban mafia tanah.

 Zaki mengatakan keterlibatannya dirinya untuk membantu kakaknya  dalam memperjuangkan haknya yang telah terbit sertifikat atas nama orang lain di Kelurahan Salembaran Jaya.

Tak ingin mengalami nasib yang sama dengan warga yang diperjuangkannya, Zaki pun langsung berniat melindungi aset tanah miliknya dengan mengurus proses sertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang. Dirinya pun kaget setelah di situs milik BPN yakni bhumi.atrbpn.go.id BPN Kabupaten Tangerang menyatakan proses yang diajukan atas lahan miliknya seluas kurang lebih 8.000 m2 tidak bisa dilanjutkan karena objek lahan yang diajukan telah telah dikeluarkan  Nomor Identifikasi Bidang (NIB), atas nama orang lain.

“Saya baru sadar jika mafia tanah ternyata  tak hanya beroperasi di Teluknaga saja tetapi saya di Pakuhaji juga bisa jadi korban. Tanah  mertua saya H. Isro seluas 8.000 telah digabungkan 3.000 milik warga lain menjadi milik orang lain,“ jelas pria yang juga aktif di Forum Keluarga Korban Mafia Tanah ini.

BACA JUGA: Korban Mafia Tanah Teluknaga : Kami Sudah Melapor dan Hasilnya Nol Besar

Zaki mengaku yang lebih membuat membuatnya kaget lagi adalah usai melakukan aksi di BPN, Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang di status lahan miliknya yang terdapat di website ATR-BPN telah kembali berubah menjadi telah bersertifikat atas nama Hendry.

“Pulang demo pada 27 Oktober 2020 lalu, saya kaget justru kembali berubah kembali dengan dinyatakan dengan telah bersertifikat. padahal di bulan Agustus 2021 Kepala BPN telah menjajikan ada penyelesaian,” ujarnya.

Zaki mengaku keinginan dirinya bersama warga sebenarnya tidak muluk-muluk. Pihaknya menginginkan agar sertifikat di  tanah miliknya dibatalkan karena tidak pernah ada proses jual beli.

“Kami hanya sertifikat tanah yang suduh muncul saat ini dibatalkan. Karena lahan itu milik kami dan kami  tidak bermaksud untuk menjual  aset kami,” pungkasnya.   

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak BPN Kabupaten Tangerang yang bisa dikonfirmasi.(Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.