Miris, Honor Sejumlah Panpel Asian Games 2018 Belum Dilunasi

  • Whatsapp
Ikapan AG

JAKARTA, REDAKSI24.COM—Sukses story penyelenggaraan dan raihan prestasi pesta olahraga se-Asia, Asian Games 2018 boleh dibanggakan, namun ternyata juga menyisakan persoalan. Pasalnya masih ada panitia pelaksana yang diduga belum dilunasi honor serta insentifnya.

Hal tersebut terungkap  saat Ikatan Keluarga Panitia Pelaksana (Ikapan) Asian Games 2018 melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI, Kamis (09/07/2020).

Bacaan Lainnya

Ikapan, dalam RDP menyampaikan keluh kesah mereka kepada Komisi X DPR. Terutama hHonorarium di periode kerja Januari-Agustus 2016, serta insentif bonus yang dijanjikan sejak Desember 2018 hingga kini belum dibayarkan.

Atas keluhan itu, anggota Komisi X, A.S. Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, mendesak pemerintah agar segera melunasi honor para panita pelaksana Asian Games 2018. Menurutnya, itu sudah menjadi hak para panitia pelaksana Asian Games 2018.

“Sebagai anggota Komisi X tentu miris mendengar semua ini. Di balik hingar bingar penyelenggaraan Asian Games 2018 nyatanya masih ada honor yang belum dibayarkan. Padahal para panitia pelaksana sudah bekerja sepenuh tenaga guna mensukseskan Asian Games,” ucap Yoyoki.

Politisi dari Partai Demokrat ini meminta pihak Kementerian Pemuda dan Olahrag (Kemenpora), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempercepat pembayaran tunggakan honor serta bonus-bonus yang memang sudah menjadi hak para panitia pelaksana.

Usai menampung keluhan para anggota Ikapan, legislator dapil Jawa Tengah I ini menyatakan pihaknya berencana mengundang Kemenpora, Kemenkeu dalam hal ini Dirjen Anggaran serta BPKPuntuk menanyakan akar permasalahan terkait honor maupun bonus yang belum dibayarkan itu.

Yoyok menegaskan, pihaknya  tak ingin hal yang sama terulang i pada even-even olahraga internasional berikutnya. Terlebih Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada tahun 2021 mendatang, sehingga pemerintah diharapkan lebih transparan, akuntabel dalam hal pengelolaan anggaran kepanitiaan.

Sementara itu, Johanna Ambar, juru bicara Ikapan AG 2018 yang di tahun 2016 bertugas di Direktorat Akomodasi Asian Games 2018, menyampaikan penjelasannya. Kata dia,  usaha intensif pertama mengenai permohonan honor Panpel di tahun 2016 sebesar Rp 12.371.350.000, dimulai ketika Sekjen INASGOC atas nama Ketua INASGOC berkirimkan surat pada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan pada 10 Desember 2018.

Surat yang mempertanyakan kembali hak-hak saat menjadi garda pertama di periode awal kepanitiaan Asian Games 2018 itu juga dikirimkan ke Wakil Presiden, Menpora, dan Menkeu.

Menurut Johanna, setelah menunggu satu tahun lebih, honorarium tak kunjung keluar. Justru muncul hasil reviu dari BPKP pada November 2019 lalu yang mempermasalahkan dua hal.

Pertama, tidak ada dasar kebijakan pembayaran honorarium yang ditetapkan Ketua Panitia Pelaksana INASGOC. Kedua, tidak diterimanya keluaran (output) dari setiap uraian tugas/jabatan yang menjadi bukti kinerja masing-masing Panpel.

Sementara BPKP melalui Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, memutuskan untuk mempertimbangkan pembayaran honor hanya sebesar Rp 5.943.400.000, atau selisih Rp 6.427.950.000 dari total kekurangan yang diajukan Panpel INASGOC.

Namun sesuai peraturan di BPKP, reviu itu terbatas pada kesimpulan berdasarkan dokumen yang diterima. Tujuannya pun untuk memberi pertimbangan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai PA (Pengguna Anggaran), sekaligus penanggung jawab dalam penyelesaian kekurangan honorarium tersebut.

“Pertimbangan BPKP tersebut hingga kini belum juga direalisasi oleh Kemenpora. Belum ada satupun personel yang menerima honorarium tahun 2016 tersebut. Reviu BPKP itu juga tidak sesuai karena tidak seluruh panitia mendapatkan haknya atas gaji Panitia INASGOc 2016. Oleh sebab itu, kami terus memperjuangkan,” ungkap Johanna.

Dikatakan, ketidaksesuaian itu terjadi karena reviu BPKP hanya mempertimbangkan akan membayar penuh gaji tiga departemen saja, yakni General Affairs, Finance, dan Procurement. Padahal tiga departemen tersebut merupakan departemen pendukung.

Sebaliknya  tujuh departemen yang terlibat secara teknis dan benar-benar bekerja, bahkan dengan dana sendiri di tahun 2016 itu, justru tidak dipertimbangkan untuk dibayar gajinya sama sekali.

“Tujuh departemen yang direviu BPKP tidak dicantumnya besaran gajinya, alias hanya Rp 0,- yakni Departemen Transportation, Accommodation, Catering, Accreditation, Media PR, Promotion, Games Look & Socialization, dan Arrival Departure. Padahal mereka bekerja keras dalam menyiapkan enam kegiatan besar persiapan Asian Games 2018 di tahun 2016 tersebut. Hal ini jelas melukai profesionalisme panpel Inasgoc,” jelasnya.

Masih menurut Johanna, sebenarnya dasar kebijakan pembayaran honorarium itu sudah kuat dan sangat jelas. Para personil Panpel Asian Games 2018 ditunjuk berdasarkan 3 Surat Keputusan (SK) Panitia Penyelenggara, yakni SK No: 001a/KEP-PP/PN-INASGOC/I/2016, SK NO : 010/PANNAS INASGOC/VI/2016, dan SK NO : 012a/KEP-STAFF/PN-INASGOC/VII/2016.

Sedangkan  besaran honor yang harus diterima juga sudah sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. S.1084/MK.02/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kepanitiaan Asian Games XVIII.(Agung /Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.