Minta Keterangan Terkait Perdamaian Dengan Kemenkumham, Fraksi PDIP Kota Tangerang Akan Pangil Wali Kota

oleh -
MINTA KETERANGAN : Fraksi PDIP DPRD Kota Tangerang saat diwawancarai wartawan terkait niat mereka untuk meminta keterangan Wali Kota Tangerang pascaselesainya perselisihan denga Kemenkumham.

REDAKSI24.COM—Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang dalam waktu dekat akan memanggil Wali kota Tangerang, Arief R Wismansah. Pemanggilan tersebut dalam rangka klarifikasi pasca mediasi antara Kemenkumham dengan Pemkot Tangerang, Jumat, (19/7/19).

“Kami dari Fraksi PDIP Kota Tangerang sangat mengapresiasi mediasi yang diinisiasi oleh Mendagri dengan menugaskan Gubernur Banten dalam proses penyelesaian konflik antara Pemkot Tangerang dan Kemenkumham. Dan tentunya sangat mendukung seluruh hasil konsesus atau kesepakatan oleh kedua belah pihak,” terang Ketua Fraksi PDIP Kota Tangerang, Sri Sumarti kepada Redaksi24.com.

Menurut Sumarti, pihaknya meminta agar Walikota Tangerang menjelaskan dan menyelesaikan persoalan secara utuh terhadap polemik yang terjadi.

“Agar nanti proses pengambilan kebijakan tentang keberadaan aset institusi vertikal maupun horizontal dapat bersinergis dengan baik,” ujar Sri.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi, memandang perlu untuk mengingatkan kembali komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Tangerang tanpa terkecuali.

“Ini kami anggap sebagai keteguhan hati kita sebagai pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani yaitu masyarakat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar,” ungkap Suparmi.

Selain itu, dirinya juga memandang pentingnya mewujudkan komitmen penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan.

“Kami meminta kepada Pemerintah Kota Tangerang untuk terus meningkatkan profesionalitas kinerja aparatur pemerintahannya sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Agus setiawan mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada elemen masyarakat Kota Tangerang yang sudah mendorong dan menyampaikan aspirasinya dalam menyelesaikan permasalahan lahan tersebut.

“Saya salut dan bangga bahwa cara tersebut dilakukan dengan cara musyawarah mufakat tanpa perlu menciptakan suasana kegaduhan yang dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat,” jelas Agus.

Sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan, pihaknya menilai agar konflik ini dijadikan pembelajaran buat semua, bukan dijadikan ajang adu kekuatan, tapi agar lebih baik lagi.

“Sesuai amanat Ir.Soekarno bahwa kekuasaan seorang presiden pun ada batasnya dan kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan kekuasaan diatas segalanya hanya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa,” pungkasnya. (Agus/Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *