Minimalisir Potensi Bencana, Pemrov Banten Bakal Naikan Pajak Air Tanah

oleh -
ILUSTRASI : Sumur bor. Foto : net.

TANGERANG,R24—Kepala Bidang Geologi dan Air tanah pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Deri Dariawan mengatakan, masih banyaknya perusahaan yang menggunakan air tanah membuat Pemerintah Provinsi (Pemrov) Banten merencanakan untuk menaikan pajak air tanah. Untuk itu melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 35 tahun 2018, Pemrov Banten meminta seluruh pemerintah kota maupun kabupaten di Banten untuk memberikan pedoman Nilai Perolehan Air sebagai dasar penentuan pajak.

“Akan dinaikkan menjadi sekitar Rp 5.600 per meter kubik, dari harga sebelumnya sekitar Rp 500 per meter kubik,” kata Deri usai menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Ari Tanah di Kabupaten Tangerang yang digelar di The Springs Club Gading Serpong, Kamis (2/5/2019).

Dikemukakan Deri, kenaikan pajak akan diberlakukan pada perusahaan untuk mengurangi penyedotan air secara berlebihan. Pasalnya penyedotan air tanah berlebihan tersebut jelas Deri bisa menimbulkan bencana seperti penurunan tinggi tanah, longsor, serta interusi air laut yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

“Dengan dinaikkannya pajak, perusahaan di Provinsi Banten termasuk di Kabupaten Tangerang akan berpindah ke air perpipaan,” harap Deri.

Deri menjelaskan, pihaknya berharap pihak pemerintah kota maupun kabupaten di Banten segera menyerahkan NPA. Terlebih  hampir seluruh daerah tingkat II (dua) di Provinsi Banten tersebut telah lama tidak menaikan pajak ari tanahnya.

“Tangerang saja sudah sejak 2007 lalu belum pernah menaikan pajak pengambilan air tanahnya yang hanya sebesar Rp 500 per meter kubiknya,” jelas Deri.

Selain itu Deri juga mengingatkan kepada seluruh perusahaan untuk segera memasang meteran di pompa air miliknya. Pasalnya jika tidak melaksanakan instruksi tersebut, maka izin perusahaan tersebut terancam dicabut dam tak bisa diperpanjang lagi.

“Kami telah melakukan penyisiran sekaligus melayangkan surat agar perusaaan segera memasang meteran air untuk mengukur seberapa besar air tanah yang didiambilnya. Terlebih jika tak memiliki izin maka akan terancam pidana kurungan maupun denda,” tegas Deri.(hnd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *