Mereformulasi GBHN, Mahutama Dorong Perubahan Konstitusi Kelima

oleh -
JIHAD KONSTITUSI : Para pakar Hukum Tata Negara (HTN) berdiskusi dalam Sarasehan Akbar dengan tema "Jihad Konstitusi Muhammadiyah dalam Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan nasional dengan Model GBHN" yang digelar di The Margo Hotel, Jalan Margonda Raya, Depok, Jumat (10/5/2019).

DEPOK,R24—Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) mendorong perubahan konstitusi kelima untuk mereformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Hal tersebut menyeruak dalam acara Sarasehan Akbar dengan tema “Jihad Konstitusi Muhammadiyah dalam Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan nasional dengan Model GBHN” yang digelar di The Margo Hotel, Jalan Margonda Raya, Depok, Jumat (10/5/2019).

Ketua Umum Mahutama Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, GBHN dalam tinjauan historis, filosofis, yuridis dan sosiologis keberadaaanya sangat penting di Indonesia.

“Reformulasi GBHN menjadi prioritas menghindari ketidakselarasan pembangunan dalam semua tingkatan baik pusat maupun daerah”ujarnya.
Sekjen Mahutama Auliya Khasanofa mengatakan perubahan konstitusi berupa perubahan Undang-undang Dasar (UUD) kelima Negara Republik Indonesia (NRI) ini diperlukan karena pihaknya menilai terdapat beberapa pasal yang harus dkritisi dalam amandemen UUD 1945 pasca reformasi khususnya dalam sistem ketatanegaraan kita.

“Dalam konstitusi yang menjadi roh dan karakteristik bangsa justru dihilangkan. Salah satu yang nampak ialah dengan dihilangkannya kewenangan MPR dalam membuat dan menetapkan GBHN. Hilangnya GBHN menyebabkan negara seolah kehilangan haluan dalam penyelenggaraan negara,” papar dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) ini.

Auliya menjelaskan, saat ini MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara sebagai pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat. Beberapa kewenangan MPR yang dipangkas menyebabkan MPR tidak lagi memiliki tugas dalam menetapkan GBHN.

“Dengan tidak adanya GBHN setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, saat ini agenda pembangunan nasional hanya didasarkan pada visi misi Presiden terpilih yang diejawantahkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025” jelasnya.

Gagasan Mahutama untuk mendorong perubahan konstitusi kelima ini didukung oleh Jimly Asshiddiqie sebagai guru besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Indonesia (UI). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang pertama ini (2003-2008) ini menyampaikan sangat penting menghadirkan GBHN dalam perencanaan pembangunan Indonesia.

“Menghadirkan kembali GBHN dalam perencanaan pembangunan negara bisa melalui UU, Tap MPR atau Perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945,” jelasnya.

Semeentara itu Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin S. Damanhuri menyampaikan model GBHN seperti masa lalu akan jauh lebih mendalam contentnya, jauh lebih luas partisipasi para elite strategisnya serta jauh lebih legitimate mandat rakyatnya terhadap platform pembangunan.

“Oleh karena itu, dengan model GBHN tersebut, pertanggungjawaban Presiden baik terhadap ketaatan terhadap Konstitusi maupun terhadap aspirasi rakyat, akan jauh lebih jelas” ucapnya.

Zaenal Arifin Hosen, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mendorong Mahutama untuk merespon keinginan MPR RI dengan membentuk tim yang memberikan masukan untuk mereformulasi GBHN baik subtansi maupun regulasi.

“Jadikan ini sebagai bagian dari jihad konstitusi Muhammadiyah,” ujarnya yang disambut antusias oleh 150 peserta sarasehan yang hadir. (hdr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *