Merdeka Belajar: “Mimpi Mengejar Ketertinggalan 128 Tahun”

  • Whatsapp

Oleh Welliam Hamer 

Mari kita mulai dari sebuah artikel yang dimuat di Center for Global Development berjudul ”The Need for a Pivot to Learning: New Data on Adult Skills from Indonesia” yang ditulis oleh seorang Profesor dari Harvard Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat bernama Lant Pritchett yang membandingkan tingkat literasi dan numerasi orang dewasa Indonesia di Jakarta dengan negara-negara maju. Dalam skala level 1- 5,69% tingkat literasi penduduk DKI Jakarta berada pada atau dibawah level 1. Sementara itu, tingkat numerasi penduduk Jakarta menunjukkan bahwa 60,4% berada pada atau dibawah level 1. Ironisnya lagi, yang lebih mengejutkan yaitu 42,3% penduduk Jakarta yang memiliki pendidikan tinggi tingkat literasinya hanya berada pada level 1 atau lebih rendah daripada penduduk Yunani dan Denmark yang umumnya hanya menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk mencapai level tersebut. Jika DKI Jakarta saja sebagai ibu kota negara dan barometer Indonesia di mata dunia ternyata tertinggal jauh dalam aspek kualitas pendidikannya, tidak perlu dibayangkan bagaimana dengan daerah-daerah di pelosok Indonesia. Celakanya, Lant Pritchett mengatakan perlu 128 tahun untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang pendidikannya telah maju tersebut. 

Bacaan Lainnya

Belum cukup sampai disitu, berdasarkan laporan Programme for International Student Assessment (PISA) yang dirilis setiap 3 tahun sekali oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk menguji anak-anak sekolah berusia 15 tahun di berbagai negara menunjukan bahwa pada tahun 2018 skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara, skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Jika mengacu hasil PISA pada tahun 2015, peringkat Indonesia pada ketiga skor tersebut terus merosot. Diantara negara di kawasan ASEAN, Indonesia berada paling bawah bersama Filipina dan tertinggal amat jauh dari Singapura yang secara konsisten menempati peringkat atas. Lewat tolak ukur ini menggambarkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia memang tertinggal amat jauh. Rasanya, kita memang perlu menunggu 128 tahun lagi untuk mengejar segala ketertinggalan jika tidak ada pembenahan yang berarti bagi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Dan sialnya lagi, perkembangan dunia pendidikan terus berjalan dinamis dan tak pernah sepi dari inovasi-inovasi untuk membangun sistem yang menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik. 

Lantas, apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Menandai 100 Hari Kerja selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengeluarkan 2 kebijakan baru yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Khusus untuk kebijakan pertama terdapat 4 program utama dalam Merdeka Belajar diantaranya; 1) Penyelenggaraan USBN dilakukan hanya oleh sekolah dalam bentuk tes tulis atau penilaian yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan, 2) Mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang dimulai tahun 2021, 3) Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 4) Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lebih fleksibel. Singkatnya, Merdeka Belajar bertujuan untuk memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan merubah mindset culture yang selama ini terjadi dari Administrative Culture menjadi Learning Culture. Pendekatan ini menghendaki setiap sekolah untuk membangun kultur pembelajaran yang banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Transformasi ini juga ingin membebaskan setiap unit pendidikan dari belenggu setumpuk administrasi dan regulasi birokrasi.

Ada beberapa hal yang bisa kita apresiasi dari kebijakan Merdeka Belajar ini. Pertama, penghematan anggaran dari perubahan penyelenggara USBN yang dapat dialihkan untuk pengembangan kapasitas guru dan sekolah. Kedua, adanya Asesmen Kompetisi Minimum untuk mengetahui kemampuan bernalar menggunakan bahasa (Literasi) dan matematika (Numerasi) sehingga setiap siswa mampu untuk meningkatkan daya analisisnya dalam memahami konsep bacaan dan mengaplikasikan konsep hitungan dalam suatu konteks yang abstrak maupun yang nyata. Harapannya, pembelajaran di setiap sekolah tidak lagi menciptakan siswa yang hanya “jago hafal” melainkan siswa yang memiliki “daya nalar” yang baik. Ketiga, membebaskan setiap siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selama ini sistem pendidikan kita memang seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein “menilai seekor ikan dengan kemampuannya memanjat pohon”. Sistem pendidikan yang menyeragamkan kemampuan setiap siswa yang hakikatnya terlahir dengan potensi yang berbeda. Bertahun-tahun lamanya kita bertahan pada kekeliruan dalam memahami hakikat pembelajaran yang sesungguhnya.

Pertanyaannya, “Apakah Merdeka Belajar adalah solusi terbaik untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia ?” Jawabannya, Merdeka Belajar bisa menjadi solusi terbaik, akan tetapi tidak menjawab akar masalah pendidikan Indonesia. Masalah utama yang dihadapi pendidikan di Indonesia adalah terjadinya ketimpangan. Potret ketimpangan pendidikan di Indonesia adalah realitas yang bisa dilihat secara kasat mata. Ketimpangan dalam infrastruktur pendidikan, akses terhadap teknologi informasi, perbedaan kualitas guru, hingga ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Lihatlah bagaimana wabah Covid-19 ini menunjukkan sisi-sisi ketimpangan pendidikan begitu terasa. Hasil catatan penelitian Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU) Research Institute tentang potret ketimpangan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 menggambarkan sulitnya para siswa mengakses fitur-fitur yang memadai untuk pembelajaran daring, masalah akses internet, hingga guru yang kurang adaptif menghadapi kondisi tersebut pada umumnya bersekolah di sekolah negeri yang berlokasi di wilayah perdesaan, khususnya di luar Pulau Jawa. Sementara itu, siswa di sekolah berkualitas di wilayah perkotaan yang pada umumnya memiliki guru yang berkompetensi tinggi, fasilitas internet dan pembelajaran daring yang memadai, serta kondisi ekonomi keluarga yang lebih baik dapat belajar secara lebih maksimal selama pandemi. 

Selain itu, efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan juga menjadi masalah utama lainnya. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan mencapai Rp. 508,08 triliun atau 20% dari belanja APBN pada tahun 2020. Secara postur anggaran, 64,02% anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer daerah, 14,9% dikelola Kemendikbud, 10,8% dikelola Kemenag, dan sisanya untuk Kementerian lain dan pengeluaran pembiayaan. Dengan anggaran sebesar itu juga belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di Indonesia yang justru semakin tertinggal setidaknya berdasarkan hasil PISA tahun 2018. Masalahnya, bukan pada berapa besar anggaran pendidikannya, melainkan ada masalah dalam efektivitas dan akuntabilitas dari penggunaan anggaran tersebut. Padahal, sebagian besar anggaran pendidikan tersebut digunakan untuk bantuan sekolah serta dialokasikan untuk gaji, tunjangan, dan sertifikasi guru. Akan tetapi, semua itu tidak diikuti dengan tuntutan untuk memperbaiki kinerja guru sehingga tidak berdampak pada hasil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah membuat penyediaan layanan pendidikan dasar tergantung pada kemampuan lebih dari 500 pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Sudah sewajarnya timbul pertanyaan selama ini bagaimana performa pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana pendidikan. Inilah salah satu faktor yang mengakibatkan kualitas pendidikan di Indonesia tidak merata. 

Kita boleh saja terkagum-kagum tentang bagaimana negara-negara maju dalam membangun sistem pendidikan yang menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Akan tetapi, kita juga perlu melihat bagaimana mereka membangun segala sarana pendukung untuk menghasilkan sistem yang menghasilkan kualitas pendidikan yang tinggi dan merata. Merdeka Belajar bisa menjadi solusi yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun yang perlu diingat, kita memiliki masalah besar dalam hal ketimpangan pendidikan yang harus diselesaikan. Karena, konstitusi kita mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas terhadap setiap warganya. Berapa ratus tahun pun, segala upaya harus dilakukan bersamaan untuk mengejar segala ketertinggalan pendidikan kita dari negara-negara lain. Agar tidak ada lagi anak bangsa yang merasa tidak merdeka dalam merdeka belajar.(*)

Penulis adalah Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Semarang.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.