Merasa Dipaksa Berhenti, Perangkat Desa Pasanggrahan Ancam Tempuh Jalur Hukum

oleh -
Merasa Dipaksa Berhenti, Perangkat Desa Pasanggrahan Ancam Tempuh Jalur Hukum DPMPD Kabupaten tangerang
Salah satu Perdes Pasanggrahan, Muhamad Sobi (37) menilai pemberhentian dirinya sebagai staf desa dilakukan secara sepihak alias tanpa dasar. Sehingga wajar jika dia merasa dipaksa untuk mengundurkan diri sebagai staf desa.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Sejumlah perangkat desa (Prades) Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, mengaku merasa dipaksa untuk mengundurkan diri. Atas dasar itu, sejumlah staf Desa Pasanggrahan berencana akan menempuh jalur hukum.

Salah satu Perdes Pasanggrahan, Muhamad Sobi (37) menilai pemberhentian dirinya sebagai staf desa dilakukan secara sepihak alias tanpa dasar. Sehingga wajar jika dia merasa dipaksa untuk mengundurkan diri sebagai staf desa.

Untuk memperjuangkannya, dia akan menyurati Camat Solear serta akan menempuh jalur hukum. Namun sebelumnya, dia berharap agar camat menarik kembali surat rekomendasi pemberhentian dirinya yang telah dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang.

“Kepada DPMPD kami minta menghentikan sementara proses penggantian dan siltap staf Desa Pasanggrahan sampai proses ini selesai dan legal secara hukum,” harapnya.

BACA JUGA: 8 Perangkat Desa Pasanggrahan Dipaksa Mengundurkan Diri?

Menurut Sobi, apabila surat pemanggilan yang menjadi dasar pemberhentian, maka sudah jelas agendanya bukan pemanggilan untuk bekerja kembali. Dalam surat pemanggilan itu, kata dia, jelas berisi klarifikasi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) selama menjadi staf Desa Pasanggrahan.

“Namun di bwahnya ada poin yang harus dilihat lagi. Dalam surat itu dikatakan, agar diharapkan membawa arsip dan atau barang inventaris yang masih dipegang, pemahaman kita disini apa? tentang arsip atau barang inventaris yang kita bawa,” imbuh Sobi kepada Redaksi24.com, Selasa (7/12/2021).

Kata klarifikasi itulah, menurut Sobi, yang membuat para Prades Pasanggrahan menjadi bingung.

“Kalau saya pribadi, untuk surat panggilan pertama saya nggak menerima, yang kedua saya terima, dan yang ketiga saya tidak terima, jadi dasar rekomendasi dalam pergantian jabatan saya itu tidak mendasar,” kata Sobi.

Lebih jauh Sobi menceritakan, saat menerima surat panggilan kedua, dirinya melakukan koordinasi dengan Pjs Kepala Desa (Kades) Pasanggrahan dan disarankan untuk tidak memenuhi undangan tersebut karena bersamaan dengan pertemuan di rumah Pjs.

“Kata Pjs Kades nggak usah hadir, biar itu menjadi urusan Pjs,” kata Sobi mengutip ucapan Pjs.

BACA JUGA: Soal Orang Berseragam di Kantor Desa Pasanggrahan, Camat dan BPD Beda Pendapat

Bersamaan dengan itu, lanjut Sobi, di rumah Pjs Kades, berkumpulnya para Prades Pasanggrahan yang ternyata membahas pengunduran diri.

“Saya nggak mau tandatangan surat pengunduran diri itu, sementara dua orang nggak hadir, jadi ada 3 orang yang sampai saat ini secara tertulis belum mengundurkan diri, terlebih mengacu kepada tahapan yang diatur dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 maupun peraturan bupati,” jelasnya.

Disinggung apakah masih ingin menjadi perangkat desa, Sobi mengaku, dari awal ia telah bekerja secara normal sampai ada sejumlah orang berseragam yang menguasai kantor Kades Pasanggrahan pada 18 Oktober 2021.

“Pada 3 Nopember 2021 saya masih masuk, tapi seperti semua sudah terisi orang baru, meski orang-orang baru itu belum mengantongi SK (surat keputusan),” ujarnya.

Sementara itu, Camat Solear, Kabupaten Tangerang,  Karsan mengatakan, jika tiga kali perangkat desa mangkir dari panggilan, maka  dianggap telah mengundurkan diri tanpa memberikan keterangan.

“Bila tidak memenuhi surat panggilan pertama, kedua dan ketiga, maka dianggap mengundurkan diri, sama halnya di pengadilan, tiga kali tidak hadir maka dianggap selesai,” ungkap Karsan saat ditemui di ruangannya pada Senin (6/12/2021).(Burhan/Difa)

No More Posts Available.

No more pages to load.