Merasa Dibohongi, Masyarakat Pantura Desak Kepala Kantor BPN Kabupaten Tangerang Dicopot Dari Jabatannya

  • Whatsapp
Warga Pantura Demo BPN Kabupaten Tangerang.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM — Ratusan warga dari aliansi masyarakat Tangerang Utara (Pantura) kembali menggelar unjuk rasa di depan Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa (27/10/2020). 

Demonstrasi digelar untuk menanyakan kelanjutan permasalahan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah yang tumpang tindih di wilayah mereka. Dalam aksi unjuk rasa sebelumnya sekitar 2 bulan lalu, pihak BPN meminta waktu 30 hari untuk menyelesaikan permasalahan NIB tersebut.

Bacaan Lainnya

Namun, setelah warga menunggu selama 60 hari lamanya, mereka belum juga memperoleh kejelasan pihak BPN. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa membentangkan spanduk yang bertuliskan ‘Kembalikan NIB Kami hingga tulisan ‘Copot Kepala Kantor BPN’.

Setelah kurang lebih 1 jam lamanya berorasi, perwakilan warga kemudian diterima oleh pihak BPN. Salah satu pengunjuk rasa, Heri Hermawan mengatakan, masyarakat yang hadir dalam unjuk rasa kali ini berasal dari Kecamatan Teluknaga, Pakuhaji,  Sukadiri, Mauk dan Kecamatan Kosambi. 

BACA JUGA: Warga Pantura Yang Tanahnya Dicaplok Mafia Geruduk BPN dan DPRD Kabupaten Tangerang

Dia mengatakan, masyarakat di Tangerang Utara tidak pernah merasa menjual tanah miliknya. Akan tetapi, ketika hendak menjual status tanahnya telah berubah kepemilikan menjadi nama orang lain. 

“Anehnya, semua NIB selalu atas nama Vreddy, dari semua bidang tanah yang bermasalah. Apakah setiap orang tidak memiliki batasan maksimum terkait penguasaan bidang tanah,” kata Heri.

Menurut Heri, berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2016, setiap orang hanya boleh menguasai bidang tanah sebanyak 20 hektar sampai dengan 25 hektare lahan kosong.

“Kami semua tidak pernah jual tanah. Tapi kenapa tiba-tiba, NIB kita sudah atas nama orang lain. Dan selalu namanya Vreddy. Ratusan hektare bidang tanah ini, bukankan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 itu ada batasan maksimum,” tanyanya di depan pegawai ATR/BPN.

BACA JUGA: Mafia Tanah Mulai Marak di Pantura Setelah Adanya Pembangunan PIK II, Pejabat Desapun Resah

Heri pun meminta, agar pihak BPN menghentikan aktivitas permohonan NIB di lahan yang bermasalah ini. “Bukannya dihentikan, justru sebagian bidang tanah yang bermasalah ini malah sudah jadi sertifikat hak milik (SHM),” tuturnya.

Lebih jauh Heri mengatakan, untuk penerbitan SHM memerlukan tanda tangan dari kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Sementara warga Tangerang Utara tidak pernah melakukan penandatanganan jual beli tanah. 

“Kami masyarakat tidak pernah melakukan tanda tangan penjualan kepada siapapun. Tiba-tiba SHM sudah jadi. Kami tidak pernah melakukan tanda tangan. Lalu, pihak BPN ini mendapatkan tanda tangan kami dari siapa? BPN harus bertanggung jawab, karena ini adalah produk BPN,” keluhnya.

BACA JUGA: BPN Kabupaten Tangerang Abaikan Panggilan DPRD Terkait Dugaan Maraknya Pemalsuan NIB

Dia menegaskan, agar pihak BPN tidak bertele-tele dalam mengurusi permasalahan NIB Tanah  tersebut. Katanya, masyarakat hanya menginginkan haknya dikembalikan.

Menurutnya, masyarakat sudah mengadu kepada DPRD dan Bupati, namun sampai saat ini tidak ada jawaban dan dukungan dari Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang. “Kami sudah bosan dengan hearing, dan negosiasi. Tetapi tidak ada bukti nyata,” katanya.

Senada, salah satu warga Kecamatan Teluknaga, yang menjadi korban NIB ganda, mengatakan, akibat tanah nenek moyangnya dirampas oknum mafia tanah. Ibunya sampai mengalami stroke karena syok. Padahal, tanah tersebut akan dijual untuk keperluan pendidikan. 

“Ini saya baru aja pulang dari rumah sakit, karena ibu saya struk, setelah mengetahui kabar bahwa tanahnya atas nama orang lain, coba bapak ibu BPN dengar dengan perasaan dan hati nurani,” katanya. 

Menurutnya, jika BPN serius untuk menuntaskan permasalahan tersebut,  pihak BPN segera mengundang pihak pembeli, pihak penjual, Kades, serta Camat.  “Seharusnya diundang semua yang bersangkutan. Jadi nantinya jelas, siapa mafianya. Agar kita tidak menuduh-nuduh. Kan kasihan kalau yang dituduh ternyata tidak melakukan,” harapnya.

BACA JUGA: BPN Kabupaten Tangerang Duga Ada Mafia Tanah Yang Serobot Lahan Warga Pantura

Pada kesempatan yang sama, Kepala ATR/BPN Kabupaten Tangerang Gembong mengaku bahwa pihaknya telah bekerja semaksimal mungkin untuk menuntaskan permasalahan ini.

Gembong juga menyebut akan menghentikan permohonan NIB atas nama oknum tersebut. Sementara terkait munculnya SHM, pihaknya akan melakukan penyelidikan. “Kami sudah bekerja selama ini. Kami sudah  menghentikan permohonan NIB di Salembaran, milik bapak Heri. Kami juga akan melakukan hal yang sama di lokasi lainnya yang ada masalah,” jelasnya.

Gembong berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan NIB tersebut dalam waktu dekat ini. “Kami akan menyelesaikan permasalahan ini, dalam waktu dekat. Akan kami hentikan sementara permohonan NIB ini,” tandasnya. (Ricky/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.