Menko Polhukam Tegaskan Tim Pemburu Koruptor Segera Dibentuk

  • Whatsapp
Menko Polhukam Tegaskan akan bentuk TPK

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa  pemerintah bakal segera membentuk TPK (Tim Pemburu Koruptor) dengan menampung masukan-masukan dari masyarakat.

“Karena ini memang perlu kerja bareng, tidak boleh berebutan dan nggak boleh saling sabot. Tetapi, berprestasi pada posisi tugas masing-masing lembaga atau aparat yang oleh undang-undang ditugaskan untuk melakukan itu,” ujar menteri  dalam video yang dikutip dari akun instagramnya @mohmahfudmd, yang terpantau di Jakarta, Selasa (14/07/2020).

Bacaan Lainnya

Menurut Mahfud,  keputusan Menko Polhukan tentang pengaktifan kembal tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana dalam tindak pidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi, atau yang disembunyikan sekarang terus berproses.

“Karena cantelannya itu adalah inpres, maka sekarang inpres tentang tim pemburu aset dan pemburu tersangka dan terpidana koruptor dan tindak pidana lain itu, sudah ada di tangan Kemenko Polhukam, sehingga secepatnya nanti  segera dibentuk tim,”ungkapnya.

Dosebutkan, institusi yang dilibatkan dalam tim pemburu koruptor nantinya terdiri dari  Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkumham, Kemendagri, dan departemen teknis lainnya.

Dia menyatakan, tim pemburu koruptor tidak akan mengambil tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “KPK itu adalah lembaga tersendiri dan yang diburu oleh KPK tentu nanti dikoordinasikan tersendiri, karena bagaimanapun KPK itu adalah lembaga yang merupakan lembaga khusus di bidang pemberantasan korupsi dan mungkin sudah punya langkah-langkah sendiri. Akan kami koordinasikan,”imbuh Menkopohukam.

KPK: Tak Optimal

 

Menanggapi rencana Menpolhukam,  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengingatkan soal pembentukan tim pemburu koruptor yang sebelumnya tidak memberikan hasil optimal.

“Saya pikir pembentukan tim ini di tahun 2012 dan senyatanya tidak memberi hasil optimal, cukup  menjadi pembelajaran untuk tidak diulangi lagi,” kata Nawawi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/07/2020).

Kata dia, akan lebih bijak jika meningkatkan semangat koordinasi dan supervisi antar-lembaga penegak hukum serta lembaga/badan lain yang terkait. “Sekaligus menyemangati lagi ruh “integrated criminal justice system” yang belakangan ini menjadi seperti jargon tanpa makna,” ujar Nawawi.

Menurutnya, melalui koordinasi dan supervisi itu, khusus untuk KPK sendiri telah memulai upaya-upaya untuk menutup ruang-ruang potensi para tersangka yang melarikan diri.

“Seseorang yang sudah hampir dapat dipastikan akan ditetapkan sebagai tersangka, ruang geraknya akan terus dimonitor sampai tiba saatnya dilakukan tindakan penahanan. Harapannya seperti itu,”ucapnya.

Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) juga  menilai rencana pengaktifan kembali tim pemburu koruptor belum dibutuhkan, dan justru yang perlu diperkuat adalah aparat penegak hukumnya. Sebaliknya membentuk tim baru malah berpotensi tumpang tindih kewenangan.

“Pertama, tim pemburu koruptor pada dasarnya pernah dibentuk pemerintah pada tahun 2002. Data ICW menunjukkan setelah 8 tahun dibentuk, faktanya tim ini hanya berhasil menangkap empat buronan dari 16 target penangkapan,” ujar Peneliti ICW Wana Alamsyah melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (10/07/2020).

Selain itu, menurutnya,  evaluasi terhadap tim tersebut juga tidak pernah dipublikasikan oleh Pemerintah. Kemudian kedua,  berdasarkan catatan ICW sejak 1996 sampai 2018, terdapat 40 buronan kasus korupsi yang belum dapat ditangkap oleh penegak hukum.

“Artinya, yang harus diperkuat dalam hal ini adalah aparat penegak hukumnya. Kebijakan untuk membuat tim baru malah berpotensi tumpang-tindih dari segi kewenangan,” jelas Wana.

Legislator: Ubah Format

Sementara itu legislator anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani, menyarankan agar format Tim Pemburu Koruptor (TPK) tidak lagi seperti tim ad-hoc yang awak utamanya adalah Kejagung,  namun menjadi Desk Pemburu Koruptor yang di koordinasikan langsung di bawah Menkopolhukam sehingga kerjanya bisa lebih efektif.

“Saya melihat perlunya perubahan format TPK yang ada sebelumnya agar bisa lebih efektif. Jika hanya diaktifkan tanpa perubahan format TPK-nya, saya tidak optimis akan banyak capaian yang bisa diharapkan,” tutur  Arsul yang juga Sekjen PPP di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, lebih baik TPK jadi Desk Pemburu Koruptor di bawah Kemenkopolhukam yang beranggotakan semua lembaga penegak hukum dan K/Lpenunjang penegakan hukum.

“Lembaga penegak hukumnya ya Polri, Kejaksaan, KPK dan lembaga penunjangnya setidaknya adalah Kemenkumham dan BIN. Dulu ada semacam Desk seperti ini, yaitu Desk Anti Terorisme yang dipimpin Ansyaad Mbai, sebelum dibentuknya BNPT,”katanya.

Sekretaris Jenderal DPP PPP itu menilai kalau hanya diserahkan kepada salah satu penegak hukum maka koordinasi antara K/L tidak jalan. Sebaliknya, menurut Arsul, kalau di bawah Kemenkopolhukam dan masing-masing K/L mengirimkan pejabatnya untuk secara permanen duduk di desk tersebut, maka ada harapan desk itu akan lebih efektif dan berdayaguna daripada TPK model yang ada sebelumnya.  (Benardy/Imam/Syaiful/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.