Menko Polhukam Siap Bahas Perppu Penundaan Pilkada Serentak 2020

  • Whatsapp
Menko Polhukam, Mahfud MD
Menko Polhukam, Mahfud MD/Istimewa

JAKARTA,REDAKSI24.COM—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal itu dilakukan terkait pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan mengumumkan ada beberapa tahapan pilkada yang terpaksa ditunda menghadapi situasi di tengah wabah corona virus ini.

“Tentu kalau pada saatnya nanti KPU meminta Perppu penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 itu dikeluarkan kita akan mempelajari kemungkinan itu,” kata Mahfud, Selasa (24/3/2020).

Bacaan Lainnya

Namun begitu menurut Mahfud, sebenarnya penundaan ini tak selalu harus dilakukan melalui perppu. Karena keadaan saat ini cukup mendesak, proses penundaan itu bisa dilakukan hanya melalui proses legislasi biasa. Namun begitu pihaknya akan tetap menerima apapun keputusan KPU jika memang pilkada harus ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

“Tapi kalau nanti terpaksa perppu yang biasanya mendesak kita tunggu perkembangannya dari KPU,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

BACA JUGA:

Dampak Covid-19 Jadwal Pelantikan PPS di Pandeglang Ditunda

Yang jelas menurut Mahfud, pemerintah tak mau mencampuri apapun keputusan KPU. Sebab secara struktural KPU adalah Lembaga Independen. Menurutnya, apapun keputusan KPU tak mesti diskusi terlebih dahulu dengan pemerintah.

“Pemerintah tentu menunggu saja. Kita tidak mempersiapkan skenario apapun tapi mempersiapkan hanya skenario kalau diminta akan segera dibahas,” ujar pria kelahiran Sampang Madura ini.

Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan pihaknya telah menunda tiga tahapan pilkada akibat dampak wabah virus corona yang saat ini semakin meluas di Indonesia. “Menunda 3 tahapan penyelenggaraan pilkada,” kata Viryan.

Menurut Viryan ketiga tahapan yang ditunda tersebut adalah pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan, hingga rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) serta pencocokan dan penelitian (coklit). (tim/hdr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.