Menko Polhukam Bakal Sampaikan Penundaan RUU HIP, Ini Alasannya!

  • Whatsapp
Menko Polhukam

JAKARTA, REDAKSI.COM — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, bakal menyampaikan sikap resmi pemerintah yang meminta penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) kepada DPR, Kamis (16/07), dengan alasan ingin fokus tangani COVI-19 dan materinya masih menjadi pertentangan.

“Resminya disampaikan besok (Kamis-red), disampaikan secara fisik, dalam bentuk surat menteri, (Menko Polhukam) yang akan menyampaikan ke situ, mewakili Presiden Republik Indonesia,”ujar Mahfud, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (15/07/2020) .

Bacaan Lainnya

Pemerintah sendiri baru mengumumkan keputusan terkait penundaan pembahasan RUU HIP tersebut kepada public. Sedangkan ke DPR RI hal itu baru disampaikan sebatas komunikasi secara politis.

Penundaan tersebut, menurut Mahfud, didasarkan pada dua alasan. Pertama, pemerintah ingin fokus kepada penanganan COVID-19.

BACA JUGA:Menko Polhukam Tegaskan Tim Pemburu Koruptor Segera Dibentuk

Kedua, diakui Menko Polhukam, lantaran materinya masih menjadi pertentangan sehingga perlu lebih banyak menyerap aspirasi. Dalam kaitan  DPR bisa  lebih banyak lagi mendengar aspirasi masyarakat.

RUU HIP adalah RUU inisiatif atau usulan DPR yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas tahun 2020. Latar belakang RUU HIP, karena saat ini belum ada UU sebagai  landasan hukum yang mengatur mengenai Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ternyata RUU itu  memicu penolakan dari banyak pihak, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, PB Mathlaul Anwar, kalangan akademisi hingga para purnawirawan.

Sejumlah alasan yang dikemukan karena sejumlah istilah yang tidak lazim dalam RUU HIP misalnya pasal 6 RUU HIP yang menyebutkan ciri pokok Pancasila adalah Trisila yang terkristalisasi dalam Ekasila yang dapat menciptakan bias Pancasila. Selaintu RUU HIP juga dinilai tidak mendesak.

BACA JUGA:Ribuan Warga Banten Tolak RUU HIP

Menko Polhukam menegaskan,  sejauh menyangkut substansi, pemerintah berposisi bahwa Pancasila yang resmi dan dipakai itu hanya satu, yaitu Pancasila yang ada di Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan.

“Yaitu terdiri dari lima sila yang merupakan satu kesatuan makna, dimaknai dalam satu tarikan napas, tidak bisa dipisah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diperas. Pokoknya itu Pancasila, bukan Tri atau Eka (sila). Itu posisi pemerintah,”tuturnya.

Setelah nanti Kementerian Polhukam  menyampaikan sikap resmi,  pemerintah  mempersilakan DPR untuk menentukan langkah selanjutnya. “Setelah itu silakan DPR,  nanti mau dibawa ke proses legislasi apa, apa ke prolegnas atau apa, sedangkan  pemerintah akan menyatakan sikap seperti itu,”pungkas menteri.(Zuhdiar/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.