Mendagri: Pemerintah Siapkan Dua Opsi Perpu Terkait Covid-19 dan Pilkada

  • Whatsapp
Tito mengisyaratkan pemerintah menyiapkan dua opsi Perpu terkait prokes dan pilkada
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam esminar nasional secara vitual di Jakarta, Minggu, mengisyaratkan bahwa pemeriintah menyiapkan dua opsi Perpu terkait prokes Covid-19 dan Pilkada 2020.

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Mendagri  Tito Karnavian mengisyaratkan pemerintah tengah  menyiapkan dua opsi Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) untuk perbaikan kepatuhan terhadap prokes (protokol kesehatan) dan perbaikan pada pelaksanaan Pilkada  2020.

“Hal yang baru, kedua perppu tersebut juga akan memuat aturan terkait dengan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi selama pilkada berlangsung,”ujar  Tito dalam seminar nasional secara daring, Minggu.

Bacaan Lainnya

Opsi perppu itu, menurut Tito, ada dua macam, yakni perppu yang mengatur keseluruhan mengenai masalah Covid-19, mulai pencegahan, penanganan, hingga penegakan hukum. Kemudian opsi kedua, perppu spesifik hanya masalah protokol Covid-19 untuk pilkada dan pemilihan kepala desa (pilkades).

Kata Mendagri, pemerintah akan mengatur sejauh mana keterlibatan sentra penegak hukum terpadu (gakkumdu) yang meliputi Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung dalam menjalankan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran prokes yang terjadi di pilkada.
Lewat perpu opsi ini  diharapkan penanganannya akan lebih objektif.

BACA JUGA:Penyelenggara Pemilu Bersama Mendagri dan Menpan RB Teken SKB Pengawasan Netralitas ASN di Pilkada

Pasalnya, lanjut dia, selama penegakan hukum berasal dari Satpol PP saja, terasa kurang maksimal efektivitasnya. Oleh sebab itu, keterlibatan institusi penegak hukum yang memiliki jejaring hingga ke daerah-daerah perlu dilibatkan dalam mendukung kepatuhan terhadap protokol Covid-19.

“Ini perlu dasar hukum juga. Seandainya opsi perppu dibuat, perppu itu bisa mengatur tentang penegakan kepatuhan pencegahan dan penanganan kepatuhan Covid-19,” katanya.

BACA JUGA: Dokter Berguguran Terpapar COVID-19, Legislator: Presiden yang Terhormat Selamatkan Mereka

Namun, diakui Tito, apabila  perppu itu dikeluarkan maka bakal  mendapat pertentangan dari masyarakat sipil, terutama terkait  hak melakukan kegiatan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum.

Sehingga kemudian pemerintah menyiapkan opsi kedua, yaitu perppu yang spesifik mengatur khusus kepatuhan protokol Covid-19 pada pilkada berikut sanksinya.

“Kami sudah menyiapkan juga sanksi itu, di antaranya sanksi administrasi dan pidana,” jelasnya.
​​​​​​​Sanksi administrasi, secara perinci terbagi atas peringatan pertama, kedua, dan ketiga, hingga terakhir adalah diskualifikasi pasangan calon.

Dalam hal peringatan sampai dengan diskualifikasi itu harus melalui mekanisme sentra gakkumdu.
“Pemeriksaan di gakkumdu ini penanganannya akan lebih objektif, tidak sampai peraturan itu disalahgunakan pihak tertentu untuk mendiskualifikasi lawan politiknya,” kata Tito.(Abdu/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.